Satgas Pangan Polri Cium Indikasi Kartel Harga TBS Sawit Petani
Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyoroti anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Aparat penegak hukum bahkan menduga ada praktik persekongkolan yang membuat harga di tingkat petani turun, meski kondisi pasar global justru menunjukkan tren yang berlawanan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya kesepakatan tersembunyi yang menyebabkan harga TBS bergerak turun secara tidak wajar.
"Kami menduga adanya indikasi kartel di sini, atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun," kata Ade Safri dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (8/6/2026).
Kecurigaan itu muncul karena penurunan harga TBS terjadi ketika harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional justru sedang meningkat. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan mekanisme pasar yang semestinya mendorong kenaikan harga di tingkat petani.
Untuk mengusut dugaan tersebut, Satgas Pangan berencana bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kolaborasi itu akan dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah guna menelusuri kemungkinan adanya praktik kartel dalam rantai perdagangan sawit.
"Kita tidak akan segan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujarnya.
"Kami akan menggandeng KPPU, baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah nantinya," sambung dia.
Di tengah proses penyelidikan tersebut, Kementerian Pertanian juga telah menyerahkan data ratusan perusahaan sawit yang diduga belum mengembalikan harga TBS ke level yang seharusnya. Data itu telah disampaikan kepada jajaran kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, lebih dari 300 perusahaan atau pabrik kelapa sawit telah dilaporkan ke aparat penegak hukum. Data tersebut dikirimkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) di sejumlah Polda, dan turut ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Amran, pelemahan harga TBS yang terjadi setelah pemerintah mengumumkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal sawit merupakan kondisi yang sulit dijelaskan secara ekonomi.
Pasalnya, harga CPO global sedang mengalami kenaikan, sementara nilai tukar dolar AS terhadap rupiah juga menguat. Dua faktor tersebut semestinya memberikan dorongan positif terhadap harga komoditas ekspor, termasuk sawit.
"Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun," tegas Amran dalam kesempatan yang sama.
Sebelumnya, Amran mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan industri sawit dalam rapat koordinasi pengendalian harga TBS dan CPO di Kantor Kementerian Pertanian. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan petani swadaya, petani mitra, pabrik kelapa sawit hingga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Pemerintah, kata Amran, ingin memastikan harga sawit kembali berpihak kepada petani yang selama ini menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.
"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani sesuai data kami," pungkasnya.
 Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/6/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/6/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]