Momen Dasco Sandingkan Purbaya & Bos BI Saat Dolar Tembus Rp18.000
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memanggil Purbaya, Perrry Warjiyo, dan Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dan membahas kondisi fiskal dan moneter RI.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perrry Warjiyo, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dan membahas kondisi fiskal dan moneter demi meredam nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang saat ini masih terpuruk. (Dokumentasi Tim Media Pimpinan DPR)
"Sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter dan kebijakan fiskal serta pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter saling dukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik saat ini," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Sabtu (6/6/2026). (Dokumentasi Tim Media Pimpinan DPR)
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perrry Warjiyo memaparkan, koordinasi fiskal dan moneter saat cukup erat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian. (Dokumentasi Tim Media Pimpinan DPR)
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kedepannya pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan Indonesia semakin cepat. Dalam hal ini, pemerintah akan berkoordinasi dengan bank sentral. (Dokumentasi Tim Media Pimpinan DPR)
Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menambahkan, dengan indikator fundamental Indonesia yang cukup kuat, pemerintah perlu terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan sektor riil. (Dokumentasi Tim Media Pimpinan DPR)
"Ini sinyal yang diharapkan terjadinya koordinasi erat, koordinasi intens seluruh pemangku kepentingan ekonomi menjaga moneter maupun fiskal kita terus di posisi yang kita harapkan. Situasi hari ini menuntut kerja sama kebijakan harus saling mendukung dan memperkuat satu sama lain baik makro di bawah BI maupun fiskal yang dikendalikan menkeu," tutupnya. (Dokumentasi Tim Media Pimpinan DPR)
as a preferred
source on Google