Trump di Ujung Tanduk, DPR AS Bergerak Halau Perang Iran

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) secara mengejutkan meloloskan resolusi pembatasan wewenang perang atau War Powers Resolution terhadap perang Iran dengan selisih suara yang sangat tipis, Rabu waktu setempat. Langkah legislatif ini langsung memicu guncangan politik besar di Washington karena menandakan pecahnya konsensus domestik serta melemahnya dukungan internal terhadap kebijakan militer yang selama ini dipimpin oleh Presiden Donald Trump.

Pemungutan suara yang krusial tersebut dilaksanakan dengan hasil akhir 215 berbanding 208 suara. Keputusan mengejutkan ini berhasil dicapai setelah empat anggota parlemen dari Partai Republik memilih membelot dan bergabung dengan seluruh perwakilan dari Partai Demokrat untuk menentang garis kebijakan kepemimpinan partai mereka sendiri.

Mengutip analisis yang ditulis Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia 2019-2022, Mahendra Siregar, keretakan politik di internal pemerintah AS ini mengirimkan sinyal bahaya yang sangat nyata ke panggung internasional. Ia memaparkan bahwa dinamika domestik ini akan langsung memengaruhi perhitungan strategis dari negara-negara musuh di meja perundingan global.

"Ia mengirimkan sinyal politik bahwa konsensus domestik di Washington mengenai keberlanjutan kebijakan militer terhadap Iran semakin tidak solid. Dalam konteks negosiasi internasional, perubahan persepsi seperti ini dapat mempengaruhi perhitungan pihak lain, bahkan sebelum kebijakan formal benar-benar berubah," kata Mahendra dalam opininya dikutip CNBC Indonesia, Jumat (5/6/2026).

Mahendra, yang juga mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menambahkan bahwa secara prosedural hukum, resolusi ini memang dinilai hampir pasti tidak akan resmi menjadi undang-undang karena Senat AS belum meloloskan resolusi serupa, dan kalaupun lolos, resolusi tersebut dipastikan akan menghadapi hak veto langsung dari Trump. Kubu pendukung resolusi pun saat ini diketahui tidak memiliki mayoritas dua pertiga suara yang diperlukan di parlemen untuk membatalkan veto presiden tersebut.

Pihak Gedung Putih sendiri sejak awal telah menegaskan interpretasi hukumnya bahwa resolusi pembatasan perang ini sama sekali tidak mengikat secara operasional militer. Pemerintah menganggap resolusi tersebut sebagai bentuk intervensi legislatif yang tidak konstitusional, terlebih karena operasi tempur aktif saat ini sedang dihentikan sementara di bawah koridor gencatan senjata yang sudah berlaku sejak bulan April lalu.

Namun, Mahendra mengingatkan bahwa melihat hasil pemungutan suara ini semata-mata sebagai kegagalan prosedural bagi kubu anti-perang adalah kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Ia menegaskan bahwa perubahan mendasar justru sedang terjadi pada lanskap politik luar negeri, terutama dalam kaitannya dengan proses negosiasi perdamaian yang sedang berjalan ketat antara Washington dan Teheran.

"Yang berubah bukan status hukum konflik, melainkan lingkungan politik yang mengelilinginya-terutama dalam kaitannya dengan negosiasi yang sedang berlangsung antara Washington dan Tehran," tutur Mahendra.

Pembelotan empat politisi Republik-Thomas Massie, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick, dan Tom Barrett-menjadi bukti sahih adanya tekanan politik yang kuat dari konstituen di daerah pemilihan mereka yang mulai resah akibat dampak kehancuran ekonomi yang ditimbulkan oleh perang. Bahkan sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua DPR Mike Johnson sudah sempat mengeluarkan peringatan keras bahwa meloloskan resolusi ini akan sangat berbahaya bagi posisi diplomatik pemerintah.

Mengutip pernyataan dari Johnson sebelum pemungutan suara, ia mengkhawatirkan dampak pelemahan posisi tawar Amerika Serikat di mata musuh. Johnson juga memperingatkan bahwa resolusi pembatasan wewenang perang tersebut dapat melemahkan posisi tawar Trump dalam negosiasi dengan Iran.

Amunisi Politik Baru Iran

Bagi pihak Teheran, menguatnya perdebatan mengenai legitimasi militer di Washington ini menjadi amunisi politik baru yang sangat menguntungkan. Iran kini berpotensi memanfaatkan ketidakstabilan dukungan domestik Amerika Serikat untuk memperkeras posisi tawar mereka terkait batas pengayaan uranium, mekanisme pengelolaan Selat Hormuz, tuntutan kompensasi kerugian perang, pencairan aset yang dibekukan, hingga prasyarat terkait operasi militer Israel di Lebanon.

Mahendra menggarisbawahi bahwa situasi ini menuntut Trump untuk menghadapi tekanan berat dari dua arah sekaligus, yakni oposisi legislatif di dalam negeri dan ketegaran diplomasi Iran di meja perundingan. Mahendra menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah Washington saat ini adalah kalkulasi biaya politik luar negeri yang harus dibayarkan demi mencapai kesepakatan damai.

"Pertanyaan yang lebih menentukan bukan apakah ia akan menolak WPR-karena kemungkinan besar akan ditolak-melainkan berapa harga diplomatik yang harus dibayar Washington untuk mencapai kesepakatan, dan apakah kesepakatan tersebut masih dapat dipresentasikan sebagai hasil dari posisi yang kuat," ucap Mahendra mengakhiri analisisnya.

Add as a preferred
source on Google