Demo Buruh Meledak, Kereta-Pesawat hingga Sekolah Lumpuh

Jakarta, CNBC Indonesia - Portugal kembali dilanda aksi mogok umum yang melumpuhkan berbagai layanan publik pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat. Aksi tersebut menjadi mogok nasional kedua dalam enam bulan terakhir, dipicu penolakan serikat pekerja terhadap rencana reformasi ketenagakerjaan yang tengah didorong pemerintah.

Ketua konfederasi serikat pekerja terbesar Portugal, CGTP, Tiago Oliveira, menilai reformasi tersebut justru akan memperburuk kondisi pekerja. Menurutnya, perubahan aturan itu berpotensi memperluas praktik kerja tidak tetap, melonggarkan pengaturan jam kerja, mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK), serta membatasi hak mogok dan perlindungan bagi orang tua pekerja.

"Paket reformasi ini akan memperburuk kondisi pekerja dengan memperkuat pekerjaan yang tidak pasti, menderegulasi jam kerja, mempermudah pemecatan, dan membatasi hak-hak pekerja," ujar Oliveira kepada Reuters, Kamis (4/6/2026).

Aksi mogok yang digalang CGTP berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Operator kereta api milik negara, CP, menghentikan layanan kereta jarak jauh dan sebagian besar rute regional. Sementara itu, jaringan metro di ibu kota Lisbon juga terpaksa ditutup.

Gangguan turut terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah-sekolah di berbagai wilayah Portugal tidak beroperasi akibat minimnya staf yang masuk kerja. Rumah sakit juga menunda sebagian besar operasi dan jadwal konsultasi setelah para perawat ikut serta dalam aksi mogok.

Di sektor penerbangan, maskapai nasional TAP Portugal hanya mengoperasikan 79 penerbangan dari lebih dari 300 jadwal harian yang biasanya tersedia. Maskapai Iberia juga memperkirakan pengurangan operasional penerbangan sebesar 50%-75% selama aksi berlangsung.

Pemerintah Portugal yang dipimpin koalisi kanan-tengah diperkirakan tetap akan meloloskan rancangan undang-undang tersebut dengan dukungan partai sayap kanan Chega. Reformasi itu mencakup perubahan terhadap lebih dari 100 pasal dalam kode ketenagakerjaan nasional dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, para pekerja menilai aturan baru tersebut akan semakin memperlemah posisi buruh. Rodrigo Azevedo, pegawai bank berusia 30 tahun, mengatakan reformasi itu berpotensi membuat pekerja muda terjebak dalam kontrak kerja yang tidak pasti sepanjang karier mereka.

"Paket ketenagakerjaan ini merupakan ancaman besar bukan hanya bagi masa depan pekerja muda, tetapi juga bagi kondisi kami saat ini," kata Azevedo.

Menurutnya, reformasi tersebut dapat membuka jalan bagi perusahaan untuk meminta karyawan bekerja hingga 50 jam per minggu tanpa tambahan upah, naik dari standar 40 jam per minggu yang berlaku saat ini. Aturan baru juga dinilai mempermudah perusahaan melakukan PHK dan menggantikan pekerja dengan tenaga alih daya yang lebih murah.

Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja Portugal Maria do Rosario Ramalho menegaskan dampak aksi mogok tidak sebesar yang diklaim serikat pekerja. Ia menyebut tingkat partisipasi pekerja sektor swasta relatif rendah.

"Sebagian besar pekerja tetap bekerja dan ekonomi tidak berhenti," ujar Ramalho kepada wartawan.

Berdasarkan rancangan reformasi tersebut, perusahaan akan lebih mudah melakukan PHK dengan alasan yang dianggap sah. Selain itu, perusahaan juga dapat menolak mengembalikan pekerja ke posisi semula setelah terbukti terjadi PHK ilegal, selama perusahaan bersedia membayar kompensasi. Reformasi itu juga mencabut sejumlah pembatasan terkait penggunaan tenaga kerja alih daya.

Aksi mogok kali ini menjadi lanjutan dari gelombang protes yang meningkat di Portugal. Pada Desember lalu, negara itu juga mengalami mogok umum pertama sejak demonstrasi besar menentang kebijakan penghematan anggaran pada 2013.

Add as a preferred
source on Google