Breaking! Trump Kena "Tampar" Kongres, 4 Anggota DPR Sekutu Membelot
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi pukulan politik baru terkait perang melawan Iran setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan perang presiden. Langkah tersebut menjadi salah satu teguran paling nyata dari Kongres terhadap penanganan konflik Iran oleh Gedung Putih.
Resolusi yang disahkan pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat itu muncul setelah Partai Demokrat selama berbulan-bulan mendorong pemungutan suara baik di DPR maupun Senat untuk membatasi kewenangan perang Trump. Upaya tersebut secara bertahap mulai mendapatkan dukungan dari sejumlah anggota Partai Republik dalam beberapa pekan terakhir.
Dilansir CNN International, dalam pemungutan suara, resolusi tersebut lolos dengan hasil 215 berbanding 208. Empat anggota DPR dari Partai Republik, yakni Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett, dan Warren Davidson, membelot dari garis partai dan mendukung resolusi tersebut.
Pengesahan resolusi itu menjadi contoh terbaru bagaimana Kongres yang dikuasai Partai Republik mulai menunjukkan sikap kritis terhadap sejumlah agenda Trump.
Dalam beberapa hari terakhir, senator-senator Republik juga melakukan perlawanan terhadap dana kontroversial senilai US$1,8 miliar yang dikenal sebagai dana antipenyalahgunaan kekuasaan yang didukung Trump. Para senator khawatir dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pendukung Trump yang menyerang aparat kepolisian saat kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.
Selain itu, Partai Republik di Senat juga secara resmi menghapus pendanaan untuk proyek pengamanan ballroom yang diinginkan Trump di kompleks Gedung Putih setelah pejabat pengawas aturan anggaran Senat menyatakan anggaran tersebut melanggar ketentuan fiskal.
Resolusi yang disahkan DPR tersebut berbentuk resolusi bersama. Artinya, meskipun harus mendapatkan persetujuan dari kedua kamar Kongres, dokumen tersebut tidak perlu dikirim kepada presiden untuk ditandatangani.
Menurut keterangan di situs resmi Senat AS, jenis resolusi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana undang-undang.
Resolusi itu diajukan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat asal New York, Gregory Meeks, yang juga merupakan anggota senior Komite Urusan Luar Negeri DPR.
"Saya sangat senang karena kami memiliki kesempatan melihat beberapa anggota dari pihak Republik berdiri bersama kami. Saya juga sangat bangga kepada rekan-rekan Demokrat saya, karena setiap Demokrat, setiap orang, memilih mendukung ini," kata Meeks kepada wartawan setelah pemungutan suara.
Ia menegaskan Kongres akan terus menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai pengawas pemerintah.
"Kami akan terus menjalankan tanggung jawab konstitusional kami, itulah yang sedang kami lakukan. Kami akan terus menjadi mekanisme checks and balances ketika pemerintahan tidak mengikuti Konstitusi," ujarnya.
Pemungutan suara tersebut sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei. Namun pimpinan Partai Republik secara mendadak membatalkannya ketika mereka berada di ambang kekalahan akibat banyak anggota yang tidak hadir.
Saat itu Meeks menuduh Ketua DPR AS Mike Johnson sengaja menunda pemungutan suara.
Sementara itu, menjelang pemungutan suara, Johnson membela anggota Partai Republik yang menolak pembatasan kewenangan perang Trump terhadap Iran. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi berdampak buruk terhadap proses negosiasi yang sedang berlangsung.
"Saya pikir sangat berbahaya untuk mengambil dari pemerintahan dan panglima tertinggi saat ini kemampuan untuk bernegosiasi. Itulah yang dilakukan resolusi ini. Ini melemahkan posisi kami dan daya tawar kami dalam negosiasi perdamaian dalam situasi tersebut. Operasi Epic Fury telah selesai," kata Johnson kepada CNN.
Johnson juga mengeklaim seluruh tujuan operasi AS terhadap Iran telah tercapai, meskipun sejumlah anggota Kongres, termasuk dari Partai Republik sendiri, masih meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
Ia menambahkan bahwa Trump kini sedang berupaya menyelesaikan perjanjian damai sehingga Kongres seharusnya memberi ruang bagi presiden.
"Presiden sekarang sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian damai, dan kita harus memberinya keleluasaan untuk melakukan hal itu. Saya pikir resolusi kewenangan perang saat ini sangat tidak tepat waktu, sangat negatif, dan merupakan hal yang berbahaya bagi negara," kata Johnson.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]