Tak Ada "Hadiah" dari Trump, AS Malah Pasang Syarat Berat Ini ke Iran
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa pencabutan sanksi terhadap Iran tidak akan diberikan sebagai imbalan untuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Washington menyatakan setiap pelonggaran sanksi hanya akan diberikan jika Teheran bersedia menghentikan program nuklirnya, di tengah upaya diplomatik yang masih berlangsung untuk mengakhiri perang yang telah memasuki bulan keempat.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sidang dengar pendapat di Senat AS pada Selasa (2/6/2026), ketika anggota parlemen mulai mempertanyakan strategi pemerintahan Trump dalam menghadapi konflik Iran.
Rubio menolak spekulasi bahwa tim negosiasi Trump menawarkan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menjadi urat nadi ekspor minyak dan gas dari kawasan Teluk.
"Saat ini, semua yang telah dibahas dengan mereka [Iran] adalah bahwa ... setiap pelonggaran sanksi bersifat berbasis syarat, yang berarti harus diberikan sebagai imbalan atas alasan sanksi itu diberlakukan sejak awal, yaitu program nuklir mereka," kata Rubio di hadapan sidang Senat, dikutip dari Reuters.
Ia menegaskan kembali bahwa akar utama sanksi terhadap Iran adalah aktivitas nuklir negara tersebut.
"Iran dikenai sanksi karena mereka memperkaya uranium pada tingkat tinggi. Iran dikenai sanksi karena aktivitas nuklir mereka. Jika mereka setuju untuk menghentikan hal-hal tersebut, maka akan ada pelonggaran sanksi yang terkait dengan komitmen dan kepatuhan mereka terhadap kesepakatan tersebut," ujarnya.
Kesaksian Rubio menjadi penampilan publik pertamanya di Kongres sejak perang antara AS, Israel, dan Iran pecah.
Ia hadir dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat sebagai bagian dari rangkaian empat sidang yang digelar pekan ini terkait usulan pemerintahan Trump untuk memangkas anggaran urusan luar negeri sebesar 30% menjadi US$36 miliar, sementara pada saat yang sama meningkatkan belanja militer sebesar 50% menjadi US$1,5 triliun.
Selain di Senat, Rubio juga menghadiri sidang Komite Anggaran DPR pada hari yang sama dan dijadwalkan menghadiri dua sidang tambahan pada Rabu.
Sejumlah anggota Partai Republik mulai menunjukkan kegelisahan terhadap konflik Iran yang berkepanjangan, sehingga banyak anggota parlemen berharap Rubio dapat menjelaskan secara rinci strategi pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang yang dimulai setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Dalam salah satu momen perdebatan yang memanas dengan Senator Demokrat dari New Jersey, Cory Booker, Rubio bahkan secara tegas menyatakan bahwa perang telah berakhir.
"Perang sudah berakhir," kata Rubio.
Pernyataan itu langsung memicu perbedaan pendapat dengan Booker yang tidak sependapat dengan penilaian tersebut.
Tekanan terhadap Rubio juga datang dari Senator Demokrat senior asal New Hampshire, Jeanne Shaheen, yang menuduh pemerintahan Trump tidak memberikan informasi yang memadai kepada Kongres mengenai arah kebijakan perang Iran.
Shaheen mengatakan masyarakat Amerika sebenarnya lebih menginginkan perbaikan kondisi ekonomi dibanding agenda perubahan rezim di luar negeri.
"Saat saya berbicara dengan para konstituen saya, mereka meminta bantuan ekonomi di dalam negeri, bukan perubahan rezim di Havana atau Caracas atau Teheran," katanya.
Ia juga menuduh Gedung Putih berusaha menghindari pengawasan Kongres.
"Sebaliknya, Anda mengirimkan pemberitahuan kewenangan perang kepada Kongres yang menyatakan bahwa kita tidak terlibat dalam permusuhan aktif dengan Iran, sementara AS melakukan serangan terhadap Iran dan Iran membombardir kedutaan serta pangkalan AS di seluruh Timur Tengah. Itu bukan konsultasi, itu adalah upaya untuk menghindari pertanggungjawaban kepada komite ini dan Kongres mengenai perang ini."
Adapun dalam sidang Senat maupun DPR, Rubio berulang kali membela kebijakan luar negeri Trump.
Ia juga mempertahankan langkah Washington di Venezuela setelah pasukan berhasil menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu, meskipun sebagian besar struktur pemerintahannya tetap bertahan di bawah kepemimpinan mantan Wakil Presiden Delcy Rodriguez.
Menurut Rubio, Venezuela saat ini belum memiliki kondisi yang memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.
Perlu duketahui, pemerintahan Trump memang menghadapi tekanan politik yang makin besar di dalam negeri.
Warga AS mengeluhkan tingginya biaya hidup dan harga energi, sementara Partai Republik berharap Trump mampu membuka kembali Selat Hormuz serta menurunkan harga bensin sebelum pemilu November mendatang.
Pemilu tersebut akan menentukan apakah Partai Republik mampu mempertahankan mayoritas tipis mereka di Senat dan DPR.
Di sisi lain, Trump juga harus menghadapi kelompok garis keras anti-Iran di dalam partainya sendiri yang menolak segala bentuk konsesi kepada Teheran.
Trump terus berargumen bahwa perang akan dianggap berhasil jika mampu mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Ia juga berulang kali menyatakan harga bensin akan turun dan meyakini kesepakatan untuk mengakhiri konflik akan segera tercapai.
Namun hingga kini negosiasi masih berjalan alot. Iran diketahui menginginkan kesepakatan sementara yang memungkinkan pencabutan sebagian sanksi sehingga negara itu bisa kembali mengakses miliaran dolar pendapatan dari ekspor minyaknya.
Meski pembicaraan terus berlangsung, Washington justru tetap menambah daftar sanksi terhadap berbagai individu dan entitas Iran. Rubio pun tidak memberikan jadwal pasti kapan kesepakatan dapat dicapai.
Dalam keterangannya, Rubio juga menjelaskan alasan mengapa Trump memutuskan meluncurkan operasi militer terhadap Iran. Menurutnya, Teheran berupaya membangun kekuatan militer konvensional sebagai pelindung program nuklir mereka.
"Apa yang mereka coba lakukan adalah membangun perisai konvensional dan bersembunyi di balik perisai konvensional tersebut," kata Rubio.
Ia menyebut hal itulah yang membuat Trump menganggap perang sebagai langkah yang perlu dilakukan.
Rubio juga mengungkapkan adanya tanda-tanda keterlibatan Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dalam proses negosiasi. Menurut Rubio, terdapat "indikasi" bahwa Khamenei semakin aktif dalam pembicaraan yang berlangsung.
Sementara itu, seiring konflik memasuki bulan keempat, semakin banyak anggota Kongres yang mempertanyakan kelanjutan perang. Keraguan itu tidak hanya datang dari Partai Demokrat, tetapi juga dari sejumlah anggota Partai Republik yang selama ini mendukung Trump.
Bulan lalu, Senat AS menyetujui langkah awal untuk memajukan resolusi kewenangan perang yang akan mengakhiri konflik Iran kecuali Trump memperoleh otorisasi resmi dari Kongres.
Beberapa hari kemudian, pimpinan DPR secara mendadak menunda pemungutan suara atas resolusi serupa ketika terlihat bahwa usulan tersebut berpotensi memperoleh dukungan yang cukup untuk lolos.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]