Asal Tak Distorsi Pasar, Kontrol Ekspor CPO Cs Bisa Pertebal Cadev RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ekspor sumber daya alam (SDA) komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merupakan langkah penting untuk mempertebal cadangan devisa, hingga mengamankan basis penerimaan negara.
Selain itu, juga dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan eksternal, termasuk melalui penataan dari praktik under invoicing dan transfer pricing dalam transaksi hubungan istimewa dalam lingkup kepemilikan usaha yang sama atau inter company transaction.
Kebijakan ini Ia anggap sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan kekayaan alam agar nilai tambahnya kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan perekonomian nasional.
"Sektor komoditas adalah penopang utama neraca perdagangan dan pasokan devisa kita. Penguatan tata kelola ekspor ini bukan sekadar urusan niaga, melainkan intervensi strategis untuk menutup potensi kebocoran dari praktik under invoicing, transfer pricing, hingga ketidakoptimalan penempatan devisa hasil ekspor. Jika dieksekusi dengan tata kelola yang benar, dampaknya akan langsung memperkuat stabilitas rupiah dan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah," ujar Misbakhun melalui keterangan tertulis, Selasa (02/06/2026).
Meski demikian, legislator Partai Golkar tersebut mengingatkan intervensi negara dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis perlu didesain dengan cermat.
Penguatan peran negara, menurut Misbakhun, harus bertujuan menyempurnakan pasar, bukan menciptakan hambatan baru atau pemusatan kegiatan yang berujung pada distorsi pasar.
Setiap bentuk penugasan kepada entitas tertentu perlu dilandasi dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang transparan bagi pelaku usaha.
"Negara hadir untuk memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran. Mekanisme harga, kontrak ekspor, hingga alur pembayaran harus dibuat jelas sejak awal. Selain itu, kita perlu melindungi ekosistem rantai pasok secara utuh, dari petani, produsen, pekerja, hingga pemerintah daerah, melalui masa transisi kebijakan yang terukur agar tidak memicu tekanan harga di tingkat produsen," jelasnya.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Misbakhun mendorong adanya koordinasi lintas otoritas yang solid.
Kebijakan ini bersinggungan dengan stabilitas makroekonomi, penerimaan pajak, pembiayaan APBN, dan kepercayaan investor, sehingga memerlukan sinergi erat antara kementerian teknis, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, hingga otoritas persaingan usaha.
"Komisi XI DPR RI akan mendukung penuh sekaligus mengawasi ketat implementasi kebijakan ini. Prinsipnya jelas, kami mendukung penguatan tata kelola untuk mempertebal devisa, namun eksekusinya harus kredibel, menjaga perlakuan yang proporsional bagi pelaku usaha, dan memastikan manfaat ekonomi terdistribusi luas hingga ke masyarakat daerah," tutur Misbakhun
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]