Prabowo Mau RI Jadi Penentu Harga Sawit Dunia, Ini Tantangannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Ambisi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia dinilai membutuhkan perubahan besar dalam tata niaga ekspor crude palm oil (CPO). Langkah itu disebut tidak cukup hanya dengan pernyataan politik, tetapi harus dibarengi mekanisme perdagangan baru yang dipercaya pasar.
Pemerintah sebelumnya menyoroti praktik under invoicing ekspor sawit yang diduga membuat nilai ekspor Indonesia jauh lebih rendah dibanding data impor negara tujuan. Temuan itu menjadi salah satu alasan pemerintah ingin membenahi jalur ekspor komoditas strategis tersebut.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan pemerintah perlu membangun sistem baru yang mampu memberi keuntungan bagi seluruh pelaku industri sawit nasional.
"Berikutnya bagaimana mekanisme baru itu nantinya berjalan yang bisa meyakinkan pelaku usaha sawit domestik bahwa mekanisme baru ini jauh lebih menguntungkan dibanding cara kita jualan sendiri-sendiri seperti selama ini," kata Tungkot kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2026).
Perubahan tata niaga sawit tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa membangun kepercayaan pelaku usaha. Sebab, industri sawit selama ini bergerak dengan pola perdagangan yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Pemerintah perlu menunjukkan manfaat konkret dari sistem baru yang tengah disiapkan.
"Lebih menguntungkan bagi pelaku, bagi pemerintah dan bagi Indonesia secara keseluruhan," ujarnya.
Tungkot menilai Indonesia sebenarnya memiliki posisi sangat kuat untuk menjadi price maker minyak sawit global. Status sebagai produsen sawit terbesar dunia menjadi modal utama yang selama ini belum dimanfaatkan optimal.
Saat ini, harga referensi sawit global masih banyak dipengaruhi bursa Malaysia dan Rotterdam. Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan dominasi produksi Indonesia di pasar internasional.
Pemerintah sendiri mulai menunjukkan sikap lebih agresif terhadap tata niaga komoditas strategis. Prabowo bahkan menegaskan Indonesia tidak boleh terus menerus mengikuti harga yang ditentukan negara lain.
"Indonesia dengan cara itu dan sebagai produsen sawit terbesar dunia akan menjadi price maker harga sawit dunia, menggantikan bursa Malaysia maupun bursa Rotterdam seperti yang disebutkan Presiden," katanya.
Sebelummnya, saat menyampaikan Pidato Presiden RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo menyoroti bagaimana laporan nilai ekspor Indonesia yang justru selama ini jauh di bawah yang seharusnya alias under invoicing. Bahkan, ujarnya, ada sampai 50% nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana harusnya.
"Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi lagi," kata Prabowo.
"Saya tidak mau harga kelapa sawit kita ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan, kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri," tegasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]