Bahlil Titahkan Perusahaan Migas Segera Beri Jatah Saham ke Pemda
Tangerang, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan minyak dan gas bumi (migas) untuk segera menyerahkan hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10% kepada pemerintah daerah. Hal itu juga sejalan dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto.
Bahlil menegaskan bahwa pengalihan saham tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan migas yang sudah memenuhi ketentuan operasional. Ia meminta para pimpinan daerah untuk mengawal proses tersebut agar kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dapat berjalan optimal.
Dia menegaskan, hal itu khususnya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di wilayah-wilayah strategis nasional.
"Bagi K3S-K3S yang sudah menjalankan usahanya dengan baik yang disesuaikan dengan aturan yang belum menyerahkan PI-nya kepada daerah, tolong segera, tapi harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh tidak sesuai dengan aturan. Karena pasti semua nanti kita diperiksa kalau tidak sesuai dengan aturan," ungkapnya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Rabu (20/5/2026).
Bahlil mengingatkan bahwa pihaknya akan mengawasi jalannya proses pengalihan PI 10% tersebut secara ketat demi menghindari adanya ketidaksesuaian administrasi di masa mendatang.
"Gubernur, saya sudah ngomong ini, Sulsel ini juga, saya sudah ngomong ini. Kau lihat-lihat dari sana juga. Partai koalisi itu kau lihat baik-baik semua ya," katanya di hadapan para pimpinan daerah yang hadir.
Pemerintah berupaya mendorong keterlibatan daerah agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dalam aktivitas industri hulu migas di wilayah mereka sendiri. Selain pembagian saham kepada daerah, Bahlil juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pengusaha lokal yang profesional untuk terlibat dalam rantai pasok industri migas.
"Saya juga minta tolong agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan... karena orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Selama profesional, jangan orang daerah juga pengusahanya pengusaha-pengusaha proposal," tandasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]