MARKET DATA

Media Asing Kritik Defisit APBN RI, Purbaya: Harusnya Kita Dipuji!

Emir Yanwardhana,  CNBC Indonesia
18 May 2026 13:34
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemaparan saat konferensi pers hasil rapat berkala KSSK tahun 2026 di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (7/5/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemaparan saat konferensi pers hasil rapat berkala KSSK tahun 2026 di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (7/5/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons ulasan majalah The Economist yang mengkritik sejumlah kebijakan fiskal Indonesia di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Dia menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih lebih baik dari beberapa negara lain. Purbaya menjelaskan, defisit APBN saat ini sangat terkendali dengan tetap di bawah 3% dari PDB. Bahkan, pada tahun lalu, defisit berada di angka 2,8%.

"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3% dari PDB. Tahun lalu bukan 2,9% lho, 2,8% dari PDB defisitnya. Jadi, enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," kata Purbaya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Purbaya membantah analisis yang disampaikan The Economist, bahwa kondisi fiskal Indonesia berantakan. Purbaya meminta The Economist untuk melihat kebijakan fiskal negara-negara Eropa. Menurutnya, saat ini, defisit anggaran dan utang sejumlah negara Eropa sangat tinggi.

"Jadi, kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100% semua loh dari PDB," katanya.

Sementara terkait utang Indonesia, menurut Purbaya, hanya sekitar 40% dari PDB. Untuk itu Purbaya menilai seharusnua The Economist memuji Indonesia.

"Kita masih bagus. Harusnya The Economist muji kita," katanya.

Diketahui, The Economist diketahui menulis dua artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah pada 14 Mei 2026 dengan judul "Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path" dan Indonesia's President Is Jeopardising the Economy and Democracy."

Dalam tulisan tersebut, berbagai kebijakan Presiden Prabowo dikritik, mulai dari anggaran untuk proyek unggulan pemerintah, hilirisasi industri, program sosial, koperasi desa, kepemimpinan, hingga pembentukan Danantara, dipandang membawa risiko terhadap ekonomi maupun demokrasi Indonesia.

(haa/haa) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Purbaya 'Debat Seru' dengan IMF dan Bank Dunia, Bahas Kondisi APBN RI


Most Popular
Features