Negara-Negara G7 Gelar Rapat Darurat di Paris, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Para menteri keuangan dari kelompok tujuh negara maju (G7) menjadwalkan pertemuan darurat di Paris untuk membahas situasi di Timur Tengah yang telah memperlihatkan betapa rapuhnya perekonomian global yang saling terhubung terhadap guncangan eksternal. Mengutip laporan CNBC International pada Senin (18/05/2026), fokus utama pertemuan ini adalah meredam dampak perang ekonomi yang kian meluas.
Otoritas moneter Benua Biru mendesak dibukanya kembali jalur perdagangan vital internasional tersebut. Ini dilakukan demi memitigasi dampak buruk terhadap stabilitas finansial global.
"Membuka Selat Hormuz dan membawa konflik ini ke akhir yang langgeng adalah hal yang paling penting dalam memitigasi dampak terhadap perekonomian," kata Presiden Eurogroup Kyriakos Pierrakakis dalam sebuah pernyataan.
|
Pilihan Redaksi
|
Eurogroup sendiri merupakan sebuah badan yang menyatukan para menteri dari kawasan euro dan diwakili dalam pertemuan G7 oleh Pierrakakis, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Yunani. Meskipun wilayahnya masih mampu bertahan dari guncangan awal krisis, pemimpin finansial Yunani tersebut tetap memberikan catatan merah mengenai prospek ekonomi ke depan jika konflik terus berlanjut.
"Perekonomian Eropa telah terbukti tangguh dalam menghadapi krisis energi ini. Namun, perekonomian global akan merasakan tekanannya - bahkan jika konflik diselesaikan dengan cepat," ujar Pierrakakis.
Kekhawatiran pasar modal global kini semakin nyata setelah biaya pinjaman jangka panjang di beberapa negara ekonomi G7 melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir akibat kecemasan investor terhadap lonjakan inflasi. Kondisi ini dipicu oleh ketatnya pasokan energi akibat perang Iran yang mencekik pasokan minyak dan gas melalui Selat Hormuz yang sangat krusial.
Imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS bahkan dilaporkan melonjak drastis pada hari Jumat lalu menyusul rilis data inflasi yang kacau dan respons pelaku pasar terhadap kebijakan suku bunga di bawah Ketua Federal Reserve yang baru, Kevin Warsh. Tercatat, yield obligasi jangka panjang 30 tahun AS melompat hampir 11 basis poin ke level 5,121%, yang merupakan angka tertinggi sejak 22 Mei 2025 dan mendekati rekor tertinggi sejak Oktober 2023.
Situasi serupa juga melanda Eropa dan Asia, di mana imbal hasil obligasi pemerintah Inggris berjangka 30 tahun diperdagangkan pada level tertinggi sejak akhir 1990-an akibat kombinasi ketidakstabilan politik dan kecemasan inflasi. Jepang, sebagai negara importir energi utama yang sangat sensitif terhadap tekanan inflasi akibat perang Iran, juga menyaksikan yield obligasinya meningkat sangat drastis dalam beberapa hari terakhir.
Di sisi lain, harga minyak mentah dunia terpantau masih bertengger di level yang sangat tinggi di pasar komoditas global. Minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak Juli melesat lebih dari 3% ke level US$ 109,26 (Rp 1.912.050) per barel pada Jumat lalu, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk kontrak Juni naik lebih dari 4% menjadi US$ 105,42 (Rp 1.844.850) per barel.
Secara kumulatif, harga minyak mentah Brent tercatat telah meroket hingga 74% sejak awal tahun ini, meskipun angka tersebut masih berada di bawah level tertinggi US$ 118 (Rp 2.065.000) per barel yang sempat disentuh pada akhir April lalu.
Kondisi pasokan kian kritis karena persediaan minyak global merosot dengan kecepatan rekor demi menutupi gangguan pasokan besar di Timur Tengah, dan diprediksi akan segera mendekati level kritis jika Selat Hormuz tidak kunjung dibuka kembali.
Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan bulanan terbarunya pekan lalu pun sudah mengeluarkan sinyal bahaya mengenai potensi lonjakan harga yang jauh lebih mengerikan menjelang puncak permintaan pada musim panas ini.
"Menyusutnya penyangga pasokan dengan cepat di tengah gangguan yang terus berlanjut, dapat menjadi pertanda lonjakan harga di masa depan," tulis rilis resmi IEA memperingatkan.
(tps/sef) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]