China Sulap Pulau Depan RI Jadi 'Hong Kong' Baru, Telan Rp1.966 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China kini tengah menjalankan eksperimen perdagangan bebas paling ambisius dengan menyulap Pulau Hainan menjadi zona pabean khusus senilai US$ 113 miliar (sekitar Rp 1.966 triliun). Inisiatif yang dikenal sebagai Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP) ini resmi beroperasi sejak 18 Desember 2024, di mana sistem operasional bea cukainya kini terpisah sepenuhnya dari wilayah daratan utama.

Melalui skema pelonggaran regulasi dan pemotongan tarif besar-besaran, proyek ini dirancang untuk menggaet investor global. Langkah strategis tersebut sekaligus memposisikan Hainan sebagai pusat ekonomi kompetitif baru yang menjadi alternatif bagi Hong Kong di tengah dinamika ekonomi dunia saat ini.

Langkah strategis ini meningkatkan jumlah barang yang memenuhi syarat untuk masuk tanpa tarif dari sebelumnya hanya 21% menjadi 74%. Selain itu, kategori barang bebas bea juga diperluas lebih dari tiga kali lipat hingga mencakup lebih dari 6.600 kategori barang.

Di bawah kerangka kebijakan baru ini, barang-barang yang diproses di Hainan dapat masuk ke China daratan tanpa tarif jika nilai tambah lokalnya melebihi 30%. Rencana ini juga membuka akses bagi entitas asing ke layanan tertentu yang selama ini dibatasi di daratan, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas.

Proyek ini diharapkan dapat mempercepat integrasi rantai pasok dan memperkuat hubungan ekonomi China dengan negara-negara di Asia Tenggara, yang berada tepat di depan arah Selatan Pulau ini.

"Pelabuhan ini dapat menjadi gerbang vital yang memimpin era baru keterbukaan China kepada dunia," kata Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng.

Peluncuran Hainan FTP langsung disambut positif oleh pasar, di mana saham-saham di China dan Hong Kong tercatat menguat pada hari Senin seiring tanda-tanda masuknya modal baru. Analis menilai Hainan berfungsi sebagai "medan pengujian rendah risiko" bagi transisi China menuju keterbukaan ekonomi tingkat tinggi.

"Model Hainan pada dasarnya menawarkan liberalisasi terkelola yang akan sangat bagus untuk mengintegrasikan kembali rantai pasokan, namun model ini tidak memiliki sistem hukum dan keterbukaan finansial yang bisa dibanggakan Hong Kong," kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, kepada Reuters, akhir tahun lalu.

Add as a preferred
source on Google