Misbakhun Blak-blakan Soal Isi Pertemuan RI & IMF-World Bank

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan hasil pertemuan pemerintah RI dengan lembaga rating dan investor dalam rangkaian IMF-World Bank Spring Meetings 2026 di Washington DC, 13-18 April 2026.

Hal ini ditujukan untuk memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap kesinambungan kebijakan fiskal dan komitmen mempertahankan aturan yang selama ini menjadi komitmen bersama.

"Bahwa ada disiplin fiskal, mereka mengukur disiplin dari defisit fiskal 3% dan rasio utang di bawah 60% PDB. Itu kita sampaikan bahwa pemerintah Indonesia ingin menjaga hal tersebut," papar Misbakhun dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 27/04/2026).

Pemerintah juga menjelaskan keputusan pemerintah tidak menaikkan BBM Subsidi untuk menjaga inflasi, daya beli kelas bawah dan pertumbuhan ekonomi RI. Kepada investor dan lembaga internasional, termasuk IMF dan Bank Dunia, pemerintah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menaikkan subsidi BBM selama harga rerata di bawah US$ 100 per barel.

"Ini dalam rangka menjaga daya beli lapisan bawah, kemudian menjaga inflasi, inflasi kita terjaga, terukur sesuai target dan kemudian untuk menjaga pertumbuhan karena sebagian pertumbuhan kita ditopang oleh konsumsi masyarakat," ujarnya.

Kepada mereka, Misbakhun mengungkapkan pemerintah juga memastikan daya tahan fiskal dalam menjalankan program prioritas pemerintah mulai dari MBG hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekaligus mendorong subsidi tepat sasaran agar maksimal mendorong ekonomi masyarakat.

Dalam pertemuan dengan IMF dan Bank Dunia, Misbakhun menyampaikan pemerintah dan dirinya mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto didukung oleh hampir 85% kekuatan parlemen, sehingga tidak ada pertanyaan soal stabilitas politik.

Pemerintah saat ini fokus terhadap implementasi program-program penting di tengah gejolak dunia yang dipenuhi ketidakpastian.

"Ini perlu kita sampaikan kepada mereka. Respons mereka pada prinsipnya semuanya sama. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terutama Danantara," ujar Misbakhun.

Misbakhun melanjutkan, IMF dan Bank Dunia bertanya mengenai utang Danantara: Apakah utang Danantara akan menjadi tanggungan pemerintah?

Kepada kedua lembaga ini, Misbakhun menuturkan Danantara adalah perubahan pengelolaan BUMN di Indonesia. Dari semula seluruh dividen diserahkan ke dalam pengelolaan APBN, sekarang dividen BUMN dikelola Danantara. Hal ini dilakukan untuk memperkuat investasi di sektor riil secara langsung.

"Ini disampaikan dalam rangka memberikan kejelasan kepada mereka strategi baru tersebut," tegasnya.

Add as a preferred
source on Google