Penting! Kualitas MBG Harus Ditingkatkan, Kantor Zulhas Ungkap Caranya
Jakarta, CNBC Indonesia - Deputi bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko bidang Pangan Nani Hendiarti mengatakan, kualitas keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditingkatkan. Termasuk, kata dia, jaminan keamanan pangan.
Dalam hal ini, sambungnya, program MBG mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No 115/205 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
"Dan tentu ini kalau keamanan termasuk mutu gizi pangannya ya. Jadi itu ada di dalam tata kelola tersebut," katanya dalam Food Summit 2026 CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (27/4/2026).
"Sebenarnya penyelenggaraan MBG itu terbagi menjadi dua. Satu bagian pelaksanaan yang dilakukan oleh BGN (Badan i Nasional). Nah, satu lagi bagian yang lebih besar adalah dukungan pelaksanaan oleh K/L (Kementerian/Lembaga) lain," tambahnya.
Menurt Nani, ada sekitar 18 Kementerian/Lembaga yang sekarang terlibat dalam proses penyelenggaraan program MBG.
"Jadi kita punya tim koordinasi nasional (TKN) yang di mana Pak Menko Pangan sebagai ketua tim koordinasi nasional untuk mengawal program ini agar dilaksanakan sesuai tata kelola. Tata kelola ini tentu tujuannya membuat semuanya lebih baik," ujarnya.
"Dan khusus untuk keamanan pangan, nah di sini semakin lebih kita lihat penting atau urgensinya, setelah kita lihat ya, mulai sekitar Agustus, September, Oktober tahun lalu itu kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan meningkat tajam. Nah, kemudian dari tim koordinasi itu langsung bergerak," bebernya.
Karena itu, lanjutnya, dengan memasukkan jaminan pangan dalam tata kelola, kemudian disepakati SPPG atau dapur itu harus atau wajib memiliki Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
"Di mana sebelumnya tidak wajib. Jadi pengawasannya harus secara terpadu di dalam MBG ini. Bisa kita anggap berlapis ya," kata Nani.
"Dalam proses pelaksanaannya pun itu sudah ada 8 juknis (petunk tenis) yang kita buat untuk mengawal, menjamin keamanan pangan. Mulai bagaimana menyiapkan bahan baku sampai bagaimana SOP kalau terjadi KLB. Itu semuanya jelas ada juknisnya" tambnya.
SOP ini, imbuh dia, akan jadi acuan pelaksanaan di lapangan.
"Dalam konteks ini adalah di SPPG dan juga sampai ke distribusi penerima manfaatnya. Itu yang pertama," ucap Nani.
"Yang kedua juga secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Kemenko Pangan, bukan hanya di dapur tapi juga di penerima manfaat. Aada dua kelompok besar," jelasnya.
Kelompok pertama, terangnya, peserta didik dan kemudian ditambah sekarang tenaga pendidik. Dan kelompok kedua adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Nah di sini kita juga mengawasi dan sampai kepada bagaimana konsolidasi jika ada temuan dan koordinasi ke pemerintah daerah. Ini yang paling penting ya, di pemerintah daerah tahu dan dikoordinasikan langsung oleh tim koordinasi," ujar Nani.
"Jadi itu bukan hanya pusat, tapi pusat daerah. mungkin kami ingin menggambarkan bagaimana ini bisa bekerja dengan baik. Sebagai contoh, kita melaksanakan tadi meminta SLHS sebagai bagian dari kewajiban," katanya.
Dampak Kerugian Akibat Pangan Tidak Aman
Sementara itu, Nani menjabarka, urgensi keamanan pangan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Indonesia mencakup pencegahan bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, pengawasan keamanan pangan nasional, serta maraknya kejadian keracunan pangan di Indonesia.
"Dampak keracunan pangan di Indonesia menimbulkan kerugian Rp2,4-3,1 triliun per tahun," kata Nani.
Data tersebut hanya mencakup biaya biaya pengobatan KLB keracunan pangan. Data tersebut merupakan hasil Kajian Litbang Kemenkes tahun 2022.
Tak berhenti di situ, sambungnya, keracunan pangan juga memicu kerugian lanjutan lain.
Nani mengutip data WHO yang mencatat kerugian akibat pangan tidak aman.
"Dampaknya cukup besar. Rata-rata 1,6 juta orang sakit per tahun. Jadi, perlu diingatkan. Banyak jenis penyakit, anak di bawah 5 tahun terdampak, terkena penyakit akibat bawaan pangan," ujar Nani.
Menurut WHO, sambungnya, dampak kesehatan akibat makanan tidak aman memicu munculnya 200 jenis penyakit, mulai dari diare sampai kanker.
Dan, memicu kematian bagi setidaknya 340 anak usia sampai 5 tahun akibat penyakit bawaan pangan.
 Foto: Deputi Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan dan Kemanan Pangan, Nani Hendiarti memberi pemaparan dalam acara CNBC Indonesia Food Summit 2026, di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27/4. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) |
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]