Bukan Cuma BGN, Program MBG Libatkan 18 Kementerian-Lembaga

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini tak lagi setengah-setengah dalam mengawal keamanan pangan nasional. Lewat koordinasi besar lintas sektor, sebanyak 18 kementerian dan lembaga dikerahkan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman, terutama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini menjadi sorotan karena melibatkan banyak pihak dalam satu sistem pengawasan terpadu. Pemerintah menilai pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci untuk menutup celah yang selama ini berpotensi memicu kasus keracunan hingga gangguan kesehatan masyarakat.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan bahwa skema baru ini bukan sekadar koordinasi biasa, melainkan sistem yang dirancang untuk bekerja secara simultan dari pusat hingga daerah.

"Penyelenggaraan MBG ini melibatkan sekitar 18 kementerian dan lembaga, jadi memang tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri," katanya dalam CNBC Indonesia Food Summit 2026 dengan tema "Indonesia Food Safety Urgency: Towards a New Policy Framework" di Menara Bank Mega, Senin (27/4/2026).

Keterlibatan banyak institusi ini didorong oleh kompleksitas rantai pangan yang panjang. Mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke masyarakat membutuhkan pengawasan ketat dari berbagai sisi.

Dalam sistem yang dibangun, pemerintah membagi peran secara jelas antar lembaga. Setiap sektor memiliki tanggung jawab spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan.

"Pengawasan ini dibagi sesuai kewenangan, ada yang menangani pangan olahan, pangan segar, sampai pangan siap saji, dan semuanya harus terkoordinasi," jelasnya.

Tidak hanya di tingkat pusat, pengawasan juga diperluas hingga ke daerah. Pemerintah daerah dilibatkan secara aktif sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

Hal ini dinilai penting karena banyak kasus keamanan pangan justru terjadi di tingkat lokal. Dengan sistem baru ini, respons terhadap potensi masalah diharapkan bisa jauh lebih cepat.

"Koordinasi ini sampai ke pemerintah daerah, jadi kalau ada temuan bisa langsung dikonsolidasikan dan ditangani," ungkapnya.

Selain memperkuat struktur pengawasan, pemerintah juga menyiapkan berbagai pedoman teknis untuk memastikan standar keamanan diterapkan secara konsisten. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh pelaksana di lapangan.

Langkah ini diambil setelah pemerintah melihat adanya peningkatan kasus keracunan makanan pada periode tertentu. Kondisi tersebut menjadi alarm untuk memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh.

"Sejak ada peningkatan kejadian, kita langsung bergerak dan memperkuat tata kelola serta pengawasan secara terpadu," katanya.

Dengan sistem baru ini, pemerintah berharap tidak hanya mampu menekan risiko kesehatan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi yang bergantung pada sektor pangan. Keamanan pangan kini diposisikan sebagai isu strategis nasional.

"Kita ingin semuanya berjalan cepat tapi tetap terkoordinasi, karena dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga ke ekonomi," ujar Nani.

Add as a preferred
source on Google