Anindya Terima Laporan Pengusaha RI Efek Perang Iran, Seburuk Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan, dunia usaha saat ini berada di persimpangan strategi di tengah tekanan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok dan biaya usaha.
"Jadi dalam keadaan seperti ini, tentu fokus pemerintah dan juga dunia usaha harus memilih apakah murni efisiensi, apakah efisiensi untuk bisa kembali kepada growth (pertumbuhan). Nah ini adalah dua jalur yang mesti ditempuh, mesti dipilih maksudnya," ujar Anindya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (25/4/2026).
Menurutnya, pelaku usaha saat ini cenderung memilih jalur efisiensi sebagai langkah awal untuk kembali mendorong pertumbuhan.
"Kalau saya lihat dari sisi dunia usaha, (pelaku usaha) memilih untuk bisa efisiensi untuk cepat kembali kepada growth. Tentu kita tidak menafikan bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini dampaknya bukan hanya 1-2 bulan, atau 1-2 kuartal, bisa lebih. Karena ini merubah tatanan daripada supply chain atau rantai pasok," jelasnya.
Pernyataan tersebut selaras dengan hasil survei Kadin Indonesia Business Pulse Q1-2026. Survei yang melibatkan 210 responden di 27 provinsi itu menunjukkan kondisi bisnis mengalami pelemahan dibanding kuartal sebelumnya. Proporsi pelaku usaha yang menyatakan kondisi bisnis tidak lebih baik meningkat dari 34,8% pada Q4-2025 menjadi 40,5% di Q1-2026. Sementara yang merasa kondisi membaik mengalami penurunan, menjadi 25,2%.
Tekanan juga terlihat pada sektor industri, di mana persepsi negatif meningkat hingga 44,3%. Kondisi ini dipicu oleh melemahnya daya beli, kenaikan biaya operasional seperti bahan baku dan energi, serta gangguan distribusi akibat dinamika global.
Anindya mengatakan, Kadin secara rutin memantau sentimen dunia usaha melalui survei ini.
"Kebetulan setiap kuartal, Kadin melakukan Kadin Business Pulse. Kita ingin mengetahui bagaimana sentimen daripada perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan Kadin. Nah ini beda, ini perusahaan bukan individu," ucap dia.
Anindya menilai, hasil survei menunjukkan adanya perbedaan sikap yang cukup tajam di kalangan pelaku usaha.
"Nah dari hasil survei, terjadi suatu dikotomi antara yang siap dan tidak siap," sebutnya.
Adapun kelompok yang belum siap, kata Anindya, cenderung fokus pada efisiensi dan berharap adanya bantalan kebijakan, sementara yang siap justru mendorong kemudahan regulasi dan insentif untuk ekspansi.
"Sedangkan yang siap, itu justru ingin fokus untuk mendapatkan kemudahan dari sisi kebijakan pemerintah untuk sementara ini, tapi untuk bisa mendapatkan suatu insentif untuk bisa kembali berinvestasi dan mengembangkan usahanya," lanjut dia.
Berdasarkan data survei yang dilakukan pihaknya, sebanyak 36,7% pelaku usaha menyatakan siap menghadapi dampak geopolitik, 32,4% bersikap netral, dan 25,8% mengaku belum siap. Sementara itu, langkah utama yang diambil adalah efisiensi biaya operasional (33,9%), diikuti strategi lain seperti diversifikasi mitra dagang dan penyesuaian rantai pasok.
Anindya mengibaratkan kondisi ini seperti dinamika pasar saham. "Nah jadi memang ya seperti biasa lah kita lihat apabila saham turun, tentu ada dua pemikiran apakah ini istilahnya kesempatan beli, ataukah justru tempat untuk cut loss," ujarnya.
Ia menyebut, komposisi pelaku usaha yang optimistis dan pesimistis relatif berimbang.
"Jadi kalau kami lihat dari Kadin, terjadi dikotomi ini dan angkanya juga mirip-mirip, masing-masing sekitar 35%. Yang tengah-tengahnya sekitar 30% itu mereka tentunya fokus untuk wait and see," kata Anindya.
Di tengah tekanan global yang sulit dikendalikan seperti harga energi dan konflik geopolitik, pelaku usaha menilai peran pemerintah menjadi krusial. Hampir separuh faktor yang memengaruhi kondisi usaha dinilai berada dalam kendali domestik.
"Nah yang menarik juga di dalam responden tadi mengatakan bahwa hampir 50% itu memang di dalam istilahnya lingkup yang bisa di-manage," ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah, kemudahan birokrasi, dan akses pembiayaan menjadi kunci.
"Kita lihat bahwa hampir 50% itu datang dari kebijakan pemerintah, datang dari kemudahan birokrasi. Dan tentunya juga dari sisi ini, apa tadi kemudahan perbankan di dalam yang bisa dibilang pemerintah mempunyai banyak andil," katanya.
Survei juga menunjukkan harapan pelaku usaha terhadap dukungan pemerintah cukup jelas, mulai dari insentif fiskal, kemudahan pembiayaan, hingga stabilitas nilai tukar dan dukungan logistik.
Meski demikian, optimisme tetap terjaga. Sekitar 39,5% responden meyakini kondisi bisnis akan membaik pada kuartal II-2026, didorong oleh kebijakan pemerintah dan perkembangan pasar global.
Anindya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menghadapi tekanan global.
"Yang saya lihat, pemerintah sangat peka, sangat mengetahui. Tentu dari Kadin akan terus untuk bekerjasama dan menyelaraskan, karena ini adalah suara teman-teman, baik di Kadin Provinsi maupun di asosiasi," pungkasnya.
 Foto: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (25/4/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]