Menaker Jawab Isu 10 Perusahaan Bersiap PHK, Begini Katanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons kabar dari serikat buruh tentang adanya 10 perusahaan yang berencana efisiensi tenaga kerja dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli mengatakan, pihaknya sendiri belum mendengar kabar detail terkait isu itu.

"Enggak tahu saya bagaimana itu datanya," kata Yassierli di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sistem monitoring tersendiri terhadap tiap-tiap industri yang ada di Indonesia. Namun, ia mengaku belum menerima secara langsung informasi terkait 10 perusahaan bersiap PHK.

"Kan semua yang ada di industri kita monitoring terus," paparnya.

Sebagaimana diketahui, isu ancaman PHK itu sebelumnya mencuat dari pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Ia mengatakan, ancaman PHK ini muncul efek perang global yang menekan kinerja perusahaan. Menurutnya, sudah ada sejumlah perusahaan yang mulai membahas efisiensi tenaga kerja.

Said Iqbal pun telah meminta pemerintah segera merespons situasi ini sebelum gelombang PHK benar-benar terjadi.

"Stop ancaman PHK akibat perang. Walaupun perang sudah ada gencatan senjata, tapi ini akibatnya karena dampak harga BBM (bahan bakar minyak), dan industri yang tidak bersubsidi, sudah dampaknya ke mana-mana," katanya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (10/4/2026).

Said Iqbal mengaku telah menerima laporan dari sejumlah perusahaan yang mulai mengarah pada langkah efisiensi tenaga kerja.

"Kami sudah dapat 10 perusahaan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur," ungkapnya.

Namun, ia enggan merinci identitas perusahaan tersebut karena proses masih dalam tahap pembahasan internal.

"Tapi kami tidak bisa sebut nama perusahaannya yang sudah mulai mengajak berunding. Sudah mulai mengajak berunding untuk melakukan rasionalisasi atau efisiensi karyawan. Sudah ada, jadi ini bukan omong kosong, nggak! Benar-benar sudah ada," tegas dia.

Ia menegaskan, kondisi ini menjadi sinyal awal yang harus segera diantisipasi oleh seluruh pihak, khususnya pemerintah.

"Ada 10 perusahaan yang anggota KSPI yang sudah menyampaikan akan terjadi potensi PHK dengan melihat 3 bulan ke depan," ujarnya.

Add as a preferred
source on Google