Industri RI Terancam Celaka, Pengusaha: Bahan Baku Plastik Langka

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha mengungkapkan dampak dari perang di Timur Tengah membuat banyak perusahaan menghadapi tantangan yang berat, terutama perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bahan bakunya impor, karena terbatasnya bahan baku impor.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan terbatasnya bahan baku impor dapat menyebabkan produksi terhenti. Bahkan, pihaknya pesimis apakah bulan-bulan berikutnya bisa tetap produksi.

"Situasi yang kita hadapi saat ini, situasi yang tidak mudah di tengah pelemahan ekonomi, kemudian juga ada ancaman perang Iran, supply chain juga mulai terbatas," kata Bob dalam paparannya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, Selasa (14/4/2026).

"Kita nggak tahu, April ini atau bulan depan, kita masih bisa produksi apa nggak, ini situasi yang kita hadapi saat ini," tambahnya.

Bob mengungkapkan contoh nyata yang terjadi di lapangan adalah kelangkaan bahan baku plastik. Hal ini mengakibatkan harga tinggi dan bisa tidak produksi.

Padahal, plastik menjadi komponen penting dalam industri makanan dan minuman, terutama untuk kemasan. Ia mengaku sudah banyak pengusaha yang mengeluhkan kenaikan Harga bahan baku plastik.

"Sebagai contoh bahan baku plastik. Ini sudah enggak ada, sudah langka. Padahal yang namanya makanan, minuman itu pakai plastik. Nah ini kalau industri kita enggak kuat, ini bisa celaka ini kita menghadapi situasi ekonomi yang benar-benar sangat berat," jelasnya.

Dengan kondisi ini, ia berharap tidak berdampak terhadap tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Pengusaha pun meminta pemerintah untuk lebih fleksibel dalam mengatur birokrasi, khususnya terkait kebijakan impor. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan daya beli masyarakat.

"Role-nya pengusaha itu harus bisa meng-absorb kenaikan dengan meningkatkan produktivitas. Role-nya pemerintah melakukan debirokratisasi, ya izin-izin dipermudah. Role-nya pekerja, pekerja sama dengan pengusaha untuk mengantisipasi hal seperti ini," terang Bob.

Sementara itu secara terpisah, saat ditemui wartawan, Ia berharap perusahaan tidak cepat-cepat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya.

"Tapi kalau bisa buat perusahaan, jangan ada PHK, jangan cepat-cepat untuk melakukan PHK," terangnya.

Add as a preferred
source on Google