Kemenhub Buka Suara Soal Mangkrak Proyek MRT Bali, Begini Kronologinya
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara terkait kabar mangkraknya proyek MRT Bali, termasuk isu sensitif soal vendor yang disebut belum dibayar. Proyek transportasi massal berbasis rel ini sejatinya digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di Denpasar dan kawasan sekitarnya yang kian padat. Namun hingga kini, realisasinya masih jauh dari harapan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya mengakui proyek ini belum menunjukkan progres berarti karena belum adanya investor yang kembali berminat melanjutkan pembangunan. Padahal, sempat muncul optimisme setelah adanya penjajakan awal dari calon investor. Pemerintah pun mengklaim masih terus menawarkan proyek tersebut ke berbagai pihak agar bisa segera berjalan.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menjelaskan bahwa proyek MRT Bali pada dasarnya merupakan bagian dari pengembangan perkeretaapian perkotaan. Ia menegaskan peran pemerintah pusat dalam hal ini lebih sebagai regulator yang siap mendampingi prosesnya.
"MRT Bali, ini kan merupakan perkeretaapian perkotaan ya. Groundbreaking dan juga informasi yang mungkin teman-teman dengar, Pemprov Bali itu kan menugaskan BUMD Bali melalui anak perusahaannya ya, menjajaki apa investor yang berminat," kata Allan kepada CNBC Indonesia, Senin (13/4/2026)
"Jadi kami, Perhubungan di DJKA selaku regulator ya siap untuk mendampingi. Nanti skemanya seperti apa, ya kami siap untuk diskusi," lanjutnya.
Meski demikian, struktur proyek ini memang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali melalui BUMD, sehingga banyak aspek teknis berada di luar kewenangan langsung Kemenhub. Kondisi ini membuat informasi terkait operasional proyek, termasuk hubungan dengan vendor, tidak sepenuhnya berada dalam radar pemerintah pusat.
Saat ditanya mengenai kabar vendor yang belum dibayar, Allan mengaku tidak memiliki informasi detail terkait hal tersebut. Ia menegaskan bahwa urusan vendor sepenuhnya berada di bawah koordinasi pihak yang ditunjuk oleh Pemprov Bali. Kemenhub sendiri tidak terlibat langsung dalam proses penunjukan maupun pengelolaan vendor.
"Nah ini saya nggak tahu karena di Pemprov Bali, kalau ini di Pemprov Bali vendornya kami nggak ketahui karena yang ditugaskan oleh Pemprov Bali, BUMD melalui anak perusahaannya menjajaki minat ya untuk investor," ujar Allan.
Sebagai informasi, proyek transportasi berbasis rel di Bali pertama kali mencuat pada 2024 dalam bentuk LRT dengan beberapa jaringan. Bahkan, proyek tersebut sempat memasuki tahap peletakan batu pertama pada September 2024 oleh PT Sarana Bali Dwipa Jaya bersama mitra swasta. Namun setelah itu, gaung proyek meredup dan skemanya bergeser menjadi MRT.
Hingga kini, ketidakpastian investor menjadi faktor utama yang menahan laju proyek. Tanpa kepastian pendanaan, rencana ambisius untuk menghadirkan transportasi modern di Bali pun masih tertahan di tahap wacana. Pemerintah pusat dan daerah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menghidupkan kembali minat investor sekaligus menjaga kredibilitas proyek di mata publik.
(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]