Selat Hormuz Kini Jadi 'Gerbang Berbayar', Perdagangan Global Terancam
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang Iran dalam enam pekan terakhir mengguncang fondasi perdagangan global. Jalur laut yang selama ini bebas dilintasi kini mulai dikendalikan, terutama di Selat Hormuz, salah satu rute energi paling vital di dunia.
Meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan gencatan senjata, kondisi di lapangan belum pulih. Iran disebut mulai menentukan kapal mana yang boleh melintas, bahkan mengenakan biaya untuk akses aman.
Melansir The Wall Street Journal, lebih dari 700 kapal dengan muatan bernilai puluhan miliar dolar masih tertahan di sekitar wilayah tersebut. Dalam komunikasi radio, otoritas Iran memperingatkan kapal yang melintas tanpa izin bisa dihancurkan.
Situasi ini berdampak besar. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas global melewati Selat Hormuz, sehingga gangguan distribusi langsung memicu tekanan pada harga energi, logistik, dan inflasi global.
Analis dan ekonom memperingatkan, jika Iran terus mengenakan biaya jalur aman, dampaknya akan terakumulasi ke harga bahan bakar global. Capital Economics menilai langkah ini berpotensi memberi Iran kendali de facto atas distribusi energi dunia, sekaligus meningkatkan risiko geopolitik bagi ekonomi global.
Di sisi lain, pelayaran global menghadapi tekanan nyata. Sekitar 20.000 pelaut kini terjebak di laut, dengan sebagian kapal mulai kehabisan pasokan makanan. Beberapa awak bahkan mencoba mengakali aturan dengan mengganti bendera kapal atau identitas, praktik yang melanggar hukum internasional.
Kapten asal Suriah, Ali Kanafani, menggambarkan situasi saat ini penuh ketidakpastian. Ia melihat puluhan kapal mengantre tanpa kejelasan izin berlayar.
"Semua orang bingung," kata Ali, dikutip dari The Wall Street Journal, Sabtu (11/4/2026).
Kisah serupa datang dari kapal dengan awak Indonesia. Kapten Zefanus Waruwu menjaga moral kru dengan aktivitas fisik di atas kapal setelah lebih dari 40 hari tertahan.
Meski gencatan senjata telah diumumkan, Iran baru mengizinkan segelintir kapal melintas, bahkan hanya dua kapal dalam satu hari. Akses disebut bergantung pada hubungan geopolitik dan kesediaan membayar biaya yang bisa mencapai US$2 juta.
Praktik ini memicu kekhawatiran akan munculnya preseden baru dalam perdagangan global. Sejumlah analis menilai model "laut berbayar" berpotensi ditiru negara lain, termasuk China di Laut China Selatan, jalur yang dilalui lebih dari seperempat perdagangan dunia.
Dampaknya juga mulai terasa pada sistem keuangan global. Iran dilaporkan menerima pembayaran dalam yuan China atau mata uang kripto, yang berpotensi mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan energi.
Krisis di Hormuz menjadi gangguan besar ketiga terhadap pelayaran global dalam empat tahun terakhir, setelah perang Rusia-Ukraina dan konflik di Laut Merah. Namun, kali ini skalanya dinilai lebih sistemik karena menyentuh jalur energi utama dunia.
Menurut Sekretaris Jenderal European Shipowners (ECSA), Sotiris Raptis, stabilitas perdagangan global bergantung pada keamanan pelaut.
"Pelayaran yang lancar dan perdagangan yang aman hanya mungkin terjadi jika para pelaut dapat menjalankan tugas mereka dengan aman," ujar Raptis.
Analis maritim Salvatore Mercogliano menilai perubahan yang terjadi bersifat struktural. Sistem perdagangan global saat ini sangat bergantung pada kecepatan dan volume tinggi, sehingga gangguan di satu titik dapat berdampak luas seperti efek domino.
"Konsep jalur laut bebas mulai hilang. Tidak akan ada lagi normal seperti sebelumnya," kata Mercogliano.
Di tengah ketidakpastian ini, para pelaku industri menilai dunia kini memasuki era baru, di mana akses laut tidak lagi sepenuhnya bebas, melainkan semakin dipengaruhi kekuatan geopolitik.
(fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC]