Ekonomi Makin Sulit, Tetangga RI Minta Crazy Rich Ikut Bantu Warga
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand secara resmi melibatkan para konglomerat dan kelompok usaha besar milik miliarder untuk menahan kenaikan biaya hidup yang kian terasa akibat tekanan inflasi. Kebijakan ini juga menegaskan kuatnya pengaruh korporasi besar dalam menopang perekonomian negara yang dikenal sebagai Negeri Gajah Putih tersebut.
Melansir Straits Times, sejumlah peritel besar, termasuk yang berada di bawah kendali taipan Charoen Sirivadhanabhakdi serta keluarga Chearavanont dan Chirathivat, telah berkomitmen menghadirkan produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, perlengkapan mandi, dan barang pokok lainnya dengan diskon antara 25% hingga 50%. Program ini menjadi bagian dari kampanye pemerintah bertajuk "Thais Helping Thais".
Sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam kampanye untuk menjaga stabilitas harga ini antara lain CP All dan CP Axtra yang dikendalikan oleh miliarder Dhanin Chearavanont, Central Retail Corp yang dijalankan oleh keluarga Chirathivat, serta Berli Jucker milik Sirivadhanabhakdi.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, yang partainya memenangkan pemilu Februari lalu sebagian besar karena janji untuk meringankan biaya hidup, telah menghabiskan beberapa minggu terakhir mencoba melindungi rumah tangga dari kenaikan harga sambil menjaga keuangan publik yang sudah tertekan.
"Ini adalah langkah penting dalam kerja sama antara sektor publik dan swasta. Apa yang pasti akan terjadi adalah konsumen akan dapat menghemat uang," kata Anutin Charnvirakul saat memberikan keterangan di Bangkok, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Meskipun pemerintah tetap memberlakukan kontrol harga pada puluhan barang esensial, kenaikan biaya energi dan produksi telah mendorong harga bahan pokok seperti daging babi dan telur. Rumah tangga di Thailand juga tengah berjuang melawan biaya bahan bakar yang lebih tinggi yang menekan pendapatan di saat pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat akibat melemahnya pariwisata dan ekspor seiring penurunan permintaan global.
Upaya Charnvirakul untuk mendesak korporasi menjaga stabilitas harga menyoroti fitur utama ekonomi politik Thailand, yakni keselarasan erat antara negara dan segelintir konglomerat kuat yang mendominasi sektor-sektor utama. Meskipun kemitraan semacam itu dapat memberikan bantuan cepat di masa krisis, hal ini juga memperkuat struktur oligopolistik yang membatasi persaingan dan memusatkan kekayaan.
Dinamika tersebut menurut para ekonom menjadi inti dari ketimpangan persisten di Thailand yang berkontribusi pada salah satu tingkat konsentrasi pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, 10% orang terkaya di Thailand menguasai sekitar setengah dari total pendapatan, yang merupakan pangsa tertinggi di antara negara-negara dengan data yang tersedia.
Pendekatan pemerintah ini mencerminkan pola yang sudah sering dilakukan sebelumnya, di mana saat pandemi Covid-19, konglomerat besar membantu mempercepat distribusi vaksin dengan menyediakan tempat, logistik, dan dukungan pengadaan. Hal ini menunjukkan kapasitas mereka untuk bertindak sebagai mitra kebijakan semu dalam masa krisis.
Di ribuan toko grosir, supermarket, dan toko kelontong yang berpartisipasi dalam program "Thais Helping Thais", pengecer telah meluncurkan promosi di dalam toko dengan papan nama berwarna-warni yang menyoroti barang-barang diskon. Promosi tersebut mencakup label mencolok "diskon 50%" serta pajangan alternatif barang dengan biaya lebih rendah.
Walaupun inflasi utama Thailand tetap berada di wilayah negatif selama 11 bulan terakhir, kenaikan biaya energi diperkirakan akan mendorong harga konsumen kembali ke kisaran target Bank of Thailand sebesar 1% hingga 3% paling cepat pada tahun 2026.
Secara terpisah pada Senin, grup bisnis terbesar di Thailand menaikkan prospek inflasi menjadi 2% hingga 3% dari sebelumnya 0,2% hingga 0,7%. Kelompok tersebut juga memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,2% hingga 1,6% untuk tahun 2026 dari proyeksi awal sebesar 1,6% hingga 2%.
(fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC]