MARKET DATA
Internasional

Trump Sudah Kebablasan, Parlemen AS Siap "Lumpuhkan" Presiden

Thea Fathanah Arbar,  CNBC Indonesia
09 April 2026 13:40
Presiden AS Donald J. Trump menyampaikan pidato kenegaraan pertama pada masa jabatan keduanya di hadapan sidang gabungan Kongres di Ruang Sidang DPR di Gedung Capitol Amerika Serikat di Washington, D.C., pada hari Selasa, 24 Februari 2026. Di belakangnya terdapat Wakil Presiden JD Vance dan Ketua DPR Mike Johnson (R-LA). (Kenny Holston /Pool via REUTERS)
Foto: Presiden AS Donald J. Trump menyampaikan pidato kenegaraan pertama pada masa jabatan keduanya di hadapan sidang gabungan Kongres di Ruang Sidang DPR di Gedung Capitol Amerika Serikat di Washington, D.C., pada hari Selasa, 24 Februari 2026. Di belakangnya terdapat Wakil Presiden JD Vance dan Ketua DPR Mike Johnson (R-LA). (via REUTERS/Kenny Holston/The New York Times)

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) kembali mengupayakan pembatasan kewenangan perang Presiden Donald Trump terhadap Iran. Upaya ini akan dilakukan melalui pemungutan suara resolusi di Senat pekan depan.

Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan resolusi tersebut bertujuan memaksa Trump memperoleh persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan lanjutan.

"Kongres harus menegaskan kembali otoritasnya, terutama pada saat yang berbahaya ini," kata Schumer dalam konferensi pers di New York, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/4/2026).

Langkah ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran. Sebelumnya, Trump memberikan ultimatum kepada Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi serangan besar terhadap infrastruktur sipil.

Pernyataan keras Trump, termasuk ancaman bahwa "seluruh peradaban akan mati malam ini", memicu kekhawatiran global serta kecaman dari kalangan Demokrat. Sejumlah anggota parlemen bahkan menyerukan pemakzulan terhadap Trump.

Schumer menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan ketegasan yang tepat dan mengkritik efektivitas perang yang dinilai belum mampu melemahkan pemerintah Iran maupun menghentikan program nuklirnya. Di sisi lain, konflik juga mendorong kenaikan harga bahan bakar global.

Iran sendiri menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai. Sementara itu, pemerintahan Trump tetap mengklaim operasi militer tersebut sebagai keberhasilan strategis, meskipun pejabat militer AS menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pertempuran jika diperlukan.

Gedung Putih menyatakan langkah Trump sah secara hukum sebagai panglima tertinggi dalam melindungi kepentingan nasional AS melalui operasi militer terbatas.

Upaya Demokrat untuk membatasi kewenangan perang presiden sebenarnya telah berulang kali dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, namun selalu gagal di Kongres.

Partai Republik yang menguasai mayoritas tipis di Senat dan DPR cenderung solid mendukung kebijakan Trump. Meski Konstitusi AS memberikan kewenangan deklarasi perang kepada Kongres, presiden tetap memiliki ruang untuk melakukan operasi militer jangka pendek, terutama dalam situasi ancaman langsung.

Secara terpisah, Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menegaskan bahwa DPR juga perlu menggelar pemungutan suara serupa.

"Kita perlu mengakhiri secara permanen perang pilihan Donald Trump yang sembrono," ujarnya dalam wawancara dengan CNN International.

 

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Apa Trump? Tiba-Tiba 'Ketar-Ketir' Takut Dimakzulkan


Most Popular
Features