Seskab Teddy Komentari Isu Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya buka suara mengenai kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Ia meminta awak media bersabar terkait hal tersebut.

"Tunggu aja," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Teddy, reshuffle merupakan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dia meminta kepada wartawan menunggu hingga presiden yang memutuskan.

"Nanti bapak presiden yang akan menceritakan," tuturnya.

Isu wacana reshuffle muncul beberapa waktu belakangan. Ini tak lepas dari kondisi geopolitik hingga ekonomi tak menentu di tengah konflik Amerika, Israel, Iran, dan negara-negara Teluk.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menyebutkan menteri sebagai pemegang kebijakan mesti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan bertindak sistematis.

"Di tengah ketidakpastian global, kabinet Prabowo Subianto tak cukup hanya menjalankan tugas yang rutinitas. Para menteri yang hanya menjalankan rutinitas akan terjebak pada beragam persoalan yang muncul," kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Ia mengusulkan menteri yang lemah dalam menyelesaikan masalah mesti diganti. Jamaluddin tak ingin menteri tersebut justru menjadi beban bagi kabinet.

"Jadi, di saat krisis energi ini seyogyanya Prabowo dapat menilai para menterinya. Menteri yang lemah problem solving sudah saatnya di-reshuffle. Sebab menteri seperti ini hanya menjadi beban bagi Prabowo," imbuhnya dilansir detik.com.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, menanggapi dorongan pakar yang menilai sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian menteri atau reshuffle di Kabinet Merah Putih di tengah kondisi geopolitik yang tak menentu. Doli mengatakan hanya Prabowo yang paling tahu kapan harus merombak kabinetnya.

"Pertama saya sih kalau kembali ya pasti jawabannya standar. Kalau namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau apa namanya, hak prerogatif privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu loh. Nah tentu beliau yang paling bisa menilai ya," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

(miq/miq) [Gambas:Video CNBC]