Jelang Harga BBM Nonsubsidi Berubah, Wakil Ketua MPR Wanti-Wanti ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Jelang pengumuman harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang diperkirakan besok, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk mengantisipasi migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite yang merupakan BBM subsidi.
Bagi Eddy, migrasi ke BBM bersubsidi tanpa kontrol dari pemerintah justru akan membuat APBN semakin terbebani karena potensi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
"Saat ini adalah momentum untuk membenahi subsidi hanya kepada yang membutuhkan dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu harus ada antisipasi yang komprehensif agar disparitas harga tidak menyebabkan migrasi ke BBM Subsidi," ujar Eddy seperti dikutip siaran pers, Selasa (31/3/2026).
Waketum PAN ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Eddy telah mengingatkan kebijakan subsidi energi harus terus dibenahi agar tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.
"Keadilan dalam distribusi energi adalah kunci. Subsidi harus benar-benar menyasar masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan dan tidak justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak," kata Eddy.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga memandang perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemberian subsidi dari subsidi ke produk menjadi subsidi kepada penerima langsung. Ia menceritakan pengalaman sebagai pimpinan Komisi Energi di DPR pada periode sebelumnya, di mana telah dilakukan simulasi pemberian subsidi BBM dan LPG 3 kg langsung kepada penerima subsidi berdasarkan pendataan yang lebih akurat.
"Jika usulan ini dilanjutkan maka kita bisa menghemat subsidi dan kompensasi energi secara signifikan, karena tidak ada lagi harga subsidi BBM dan LPG 3kg di pasaran. Masyarakat penerima subsidi akan menerima langsung dana tunai untuk digunakan membeli BBM dan LPG berdasarkan harga pasar," kata Eddy.
Eddy juga mengingatkan bahwa setiap langkah reformasi kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan aspek ketahanan fiskal dan daya beli masyarakat.
"Mengingat ruang fiskal kita terbatas, "right sizing" dan "right targetting" subsidi merupakan keharusan. Dengan demikian kebijakan energi ke depannya memiliki keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan sosial," ungkap Anggota Komisi XII DPR itu.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]