Ditugasi Prabowo Bersih-Bersih, Hanggodo Sentil Kementerian PU "Basah"
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bicara blak-blakan adanya indikasi deep state yang tengah mengincar dirinya. Hal ini, kata dia, membuktikan ucapan Presiden Prabowo Subianto soal deep state bukanlah karangan semata.Â
Bahkan, sambungnya, deep state itu ada di semua lini pemerintahan, terutama Kementerian PU.Â
Hal itu diungkapnya saat berbincang dengan awak media, Minggu (29/3/2026). Di mana, tuturnya, di hari Minggu pagi itu, dia baru membaca draft buku laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU.Â
Seperti diketahui, kasus ini menyusul adanya indikasi kerugian negara Rp1 triliun yang terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua pejabat itu adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya.
Sebelum mendapat versi drat buku laporan, Dody Hanggodo mengaku hanya mendapat laporan berupa 2-3 lembar dalam bentuk PowerPoint. Dia mengaku ada keanehan di laporan itu, lalu kemudian meminta versi lengkap, yaitu buku laporan.Â
Hanya saja, Dody Hanggodo kembali dibuat bingung, karena draft buku laporan itu justru malah mengarah untuk mengaudit Menteri PU, bukan kasus penyimpangan anggaran tersebut. Meski sudah ada bukti, katanya, laporan itu justru tidak menampilkan soal perzinahan, perselingkuhan, apalagi tindak pidana korupsi (tipikor) terkait kasus penyimpangan anggaran tersebut.
"Nah ini sebenarnya. inilah yang bolak-balik disebut oleh Pak Prabowo, deep state. Saya ini kena deep state saya ini. Menurut saya pribadi ya, ini sekali lagi ini pribadi karena subjektif, justru yang diaudit itu saya. Jadi di buku laporan itu justru yang diaudit itu Menteri PU. Perjalanan dinas, apa semuanya diaudit itu Menteri PU. Jadi bukan mengaudit dua Dirjen, nggak," ucapnya, dikutip Senin (30/3/2026).
Seandainya dia tak meminta laporan dalam bentuk lengkap versi buku, dia mengatakan, laporan itu bisa digunakan untuk menghantamnya dengan kasus korupsi.Â
"Saya ini terkena nih sekarang. Ini saya kena nih. Kalau draft itu sempat keluar. Keluar nih draftnya, itu nanti yang ngantam (menghantam) saya korupsi. Jadi seolah-olah saya yang korupsi nih. Seolah-olah. Walaupun awalnya perintahnya itu adalah untuk dua Dirjen tadi. Tapi nggak. Sama sekali tidak. Isinya draft itu menghajar saya," sambungnya, tak dapat menahan kegeramannya.
"Jadi saya bingung, kenapa jadi saya? Ya untungnya bukunya saya minta. Kalau nggak, nggak ketahuan apa yang terjadi. Karena awalnya saya dikasih cuma draft. Draft PowerPoint. Cuma dua, tiga lembar lah. Cuma saya agak curiga kok draftnya. Kaget saya," ujarnya.
Meski begitu, Dody Hanggodo menegaskan, masih akan melakukan pendalaman atas draft buku laporan tersebut. Untuk mengetahui maksud sebenarnya laporan tersebut, karena masih dalam bentuk draft.
"Terus terang, saya hanya mau konfirmasikan apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar. Deep state itu ada di semua pemerintahan, terutama PU," tukasnya.
Juga, imbuh dia, Dirjen Untouchable benar adanya. "Ada. Ini bukti. Bukti yang sudah crystal clear. Saya baca buku laporan itu melongo saya," cetusnya.
Untuk itu, Dody Hanggodo pun bertekad melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementerian PU. Hanya saja, dia mengaku tidak mudah. Apalagi, dengan posisinya yang harus mengelola anggaran bernilai ratusan triliun rupiah yang harus dapat dirasakan manfaatnya dari Aceh hingga Papua.
Karena itu, dia meminjam istilah yang menyebut Kementerian PU sebagai "Kementerian Basah" terbukti nyata.
"Ini buktinya. Nyaman kalau sudah basah kan. Kita mulai bersih-bersihkan masalah itu, lagi-lagi ada, gitu. Kebetulan saya sudah cukup usia. Sudah 60 tahun. Dan sudah punya pengalaman di mana-mana. Jadi memang pekerjaan besar, saya pribadi ya, sebagai orang yang diberi kepercayaan dari Pak Presiden untuk bersih-bersih di pemerintahan PU. Dan tantangannya amat-sangat tidak mudah," ucapnya.
"Itu kan harus sangat-sangat maksimal. Misalnya saya sudah berprinsip. Berapapun yang dikucurkan untuk pembangunan apapun. Harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. 110 persennya, bukan 10 persen, bukan 50 persen. Nggak. Tapi 110 persennya," tegas Dody Hanggodo.
Karena itu, saat ditanya apakah akan melaporkan ke polisi terkait laporan itu, dia mengaku tidak bisa serta merta karena yang dia baca baru berupa draft laporan.Â
Dody Hanggodo pun tak melihatnya sebagai skenario politis.Â
"Politik sih nggak. Ya itu dari deep state tadi. Kementerian basah. Kalau sudah kementerian basah, terus macam-macam gitu," katanya.
"Saya juga digebuk dari mana-mana. Karena saya kadang-kadang suka nekat merombak tim saya. Karena saya suka nekat. Itu dimarahi banyak orang juga," katanya.Â
Untuk mengatasi persoalan ini, dia mengaku telah mengajukan nama-nama yang akan masuk dalam Komite Audit yang akan diaktifkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk dalam rangka bersih-bersih Kementerian PU.Â
"Sebenarnya masalahnya itu. Masalahnya itu, sapu saya nggak bersih 100%. Lidinya ini masih kotor. Lidi kotor ini berusaha ngantem saya. Itu aja sih. Saya sih ketawa aja sih. Biarin aja lah. Tapi karena ini menyangkut orang-orang besar,saya harus ke Presiden lah, melaporkan. Pak Presiden nggak pernah main-main kalau sudah lu nyopet, ya sudah. Lu harus bisa menghadapi semua risikonya, ya kan?," tukasnya.
"Selama ini kan beda ceritanya, gitu kan? Kalau, yang saya tahu ya, mungkin saya salah, kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi setahu saya, kalau yang salah itu sudah eselon 1, eselon 2, yang di-framing, yang di bawah.Jadi, ya kasihan itu yang di bawah, sebetulnya. Saya nggak mau begitu lagi. Justru kalau yang salah, ya sudah, ayo dulu masuk, gitu loh," kata Dody Hanggodo.
source on Google [Gambas:Video CNBC]