Bahlil Siapkan Relaksasi Terukur Batu Bara-Nikel, Batal Dipangkas?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan opsi relaksasi produksi untuk komoditas batu bara dan nikel. Opsi tersebut akan dipertimbangkan jika harga komoditas tetap berada pada level yang stabil.

Bahlil menekankan, relaksasi yang dimaksud tidak akan dilakukan secara bebas, melainkan secara terukur dan terbatas.

"Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand," ungkap Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).

Bahlil menegaskan pemerintah menginginkan harga batu bara dan nikel tetap berada pada level yang baik. Dalam kondisi ini, pemerintah akan mempertimbangkan penerapan relaksasi produksi secara terukur dan terbatas, dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, serta stabilitas harga.

Ia pun membeberkan bahwa Prabowo memerintahkannya untuk mengutamakan kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, yang merupakan aset negara.

Selain itu, Presiden juga meminta agar pemerintah dapat mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang dinilai belum memberikan porsi yang adil bagi negara, termasuk membuka peluang kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel.

"Dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara. Kemungkinan besar HPM untuk nikel saya akan naikkan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah akan menentukan besaran bea keluar batu bara, beserta target produksi batu bara pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Purbaya menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah mengarahkan pada angka tertentu.

"Yang jelas kita akan putuskan rapatnya besok. Tapi yang jelas Presiden sudah menuju angka tertentu, jadi nggak ada masalah," ungkapnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, target produksi batu bara pada RKAB 2026 juga akan diubah dan pemerintah akan menggenjot produksi batu bara pada tahun ini.

"Rencana RKAB mungkin akan diubah. Tapi tergantung nanti Kementerian ESDM seperti apa. Tapi yang jelas akan diubah," ujarnya.

Sedangkan perihal bea keluar ekspor batu bara, Purbaya mengungkapkan bahwa sudah ada persetujuan dari Prabowo. Pihaknya akan mematangkan terlebih dahulu rencana tersebut baru mengumumkan kepada publik.

"Angka sudah diputuskan oleh Presiden, tapi kan rapatnya bisa didiskusikan dulu, baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. Tapi yang jelas akan dikenakan biaya keluar sesuai dengan arahan Presiden. Bukan saya yang memutuskan loh," ujarnya.

Saat ditanya kemungkinan adanya keberatan dari pengusaha batu bara, begini katanya, "Mereka pasti nggak setuju. Tapi kan harga batu bara tinggi sekali sekarang, US$ 135 lebih."

"Jadi ada angka tertentu yang sudah disetujui Pak Presiden, tapi kan jelas-jelas kita mesti diskusikan apakah industri bisa menerima, bukan maunya dia ya, profitability-nya terganggu sejauh mana, itu yang dihitung, bukan maunya pemimpinan perusahaan batu bara. Kalau mereka pasti nggak mau maunya," tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM sebelumnya menargetkan produksi batu bara pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton, lebih rendah dari realisasi produksi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Add as a preferred
source on Google