WFH Efektif Bikin Hemat Konsumsi BBM? Ini Kata Ekonom Energi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mengkaji penerapan sistem bekerja dari rumah (Work From Home/ WFH) setiap 1 hari dalam sepekan. Salah satu tujuannya yaitu untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan juga akan diimbau berlaku untuk karyawan swasta.

Menanggapi rencana tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa opsi WFH memiliki dampak turunan yang memberatkan bagi masyarakat kelas pekerja bawah.

Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut hanya akan efektif jika pemerintah bersedia memberikan bantalan sosial yang cukup besar sebagai kompensasi atas hilangnya pendapatan mereka.

"Jawabannya bukan WFH untuk hemat BBM, tapi alokasikan subsidi transportasi publik secara besar-besaran. WFH bisa turunkan produktivitas dan membuat pelaku usaha informal dan padat karya terdampak. Kecuali pemerintah mau berikan kompensasi BSU ya, Rp 3,5 juta per bulan ke pekerja selama 6 bulan," ungkap Bhima kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/3/2026).

Sebagai alternatif, Bhima menyarankan agar Pemerintah Indonesia meniru langkah negara-negara Eropa dalam menghadapi guncangan harga minyak. Ia mencontohkan kebijakan Spanyol pada 2022 lalu yang menggratiskan tarif transportasi publik bagi pengguna rutin demi meredam efek krisis energi akibat konflik Ukraina.

Selain subsidi transportasi publik, Bhima juga mendorong percepatan program elektrifikasi kendaraan secara paralel.

"Swedia jadi negara yang imun terhadap gejolak minyak karena 61% porsi EV (kendaraan listrik) dari seluruh mobil baru," tambahnya.

Sementara itu, Pengamat Energi ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai penerapan WFH tidak bisa hanya dilihat dari kacamata efektivitas semata, melainkan harus disesuaikan dengan urgensi dan eskalasi krisis yang terjadi.

Dia meyakini pemerintah saat ini sedang menyusun berbagai langkah kontingensi secara hati-hati.

"Pemerintah pasti tengah mengkaji dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan kontingensi dan terus memonitor perkembangan (perang) yang terjadi. Jadi, ini bukan masalah efektif atau tidak efektif, tapi melihat perkembangan dan kebutuhan," kata Pri Agung.

Pri menekankan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini seharusnya difokuskan pada pengamanan pasokan migas dari luar negeri sebelum krisis pasokan global benar-benar terjadi.

"Fokus pemerintah sekarang ini saya kira juga akan pada bagaimana bisa mendapatkan dan mengamankan pasokan migas dari pasar global terlebih dahulu. Diplomasi dengan negara-negara yang menghasilkan atau surplus migas perlu lebih diintensifkan. Termasuk juga dengan Iran yang mengontrol lalu lintas Selat Hormuz," tandasnya.

Add as a preferred
source on Google