Kumpulkan Menteri, Prabowo Siapkan Upaya Penghematan Energi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mulai menyiapkan langkah antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian pasokan energi global. Salah satunya dengan mendorong kebijakan penghematan energi di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Hal ini dibahas dalam pertemuan Presiden dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

"Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 Maret 2026," tulis @sekretariat.kabinet.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet, pertemuan ini secara khusus membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespons dinamika global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga energi.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya langkah efisiensi energi lintas sektor sebagai upaya menjaga ketahanan energi nasional.

"Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri," tambah Sekretariat Kabinet.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan, bahwa pemerintah mematangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan global, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Ia bilang, skema ini dirancang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini banyak terserap dari mobilitas harian masyarakat. Ia menyebut potensi penghematan yang dihasilkan cukup signifikan.

"Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dilansir dari Detik.com Kamis (19/3/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meredam dampak eksternal terhadap perekonomian domestik, terutama dari sisi energi dan biaya logistik, tanpa harus langsung mengambil kebijakan yang lebih ekstrem.

Kebijakan ini direncanakan berlaku tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih menyusun detail teknis implementasinya agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas kerja.

"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," ujarnya.

Rencana penerapan WFH satu hari dalam lima hari kerja ini akan dimulai setelah periode Lebaran 2026. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaannya karena masih menunggu finalisasi konsep kebijakan.

"Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," kata Airlangga.

Add as a preferred
source on Google