Hemat BBM, Pemerintah Siapkan Kebijakan WFH 1 Hari Dalam Sepekan

Ferry Sandi, CNBC Indonesia
Kamis, 19/03/2026 20:40 WIB
Foto: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). (Tangkapan Layar Youtube/ Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mematangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan global, terutama akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, skema ini dirancang untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini banyak terserap dari mobilitas harian masyarakat. Ia menyebut potensi penghematan yang dihasilkan cukup signifikan.

"Karena itu ada penghematan dari segi apa, penggunaan mobilitas dari bensin, penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dilansir dari Detik.com Kamis (19/3/2026).


Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meredam dampak eksternal terhadap perekonomian domestik, terutama dari sisi energi dan biaya logistik, tanpa harus langsung mengambil kebijakan yang lebih ekstrem.

Kebijakan ini direncanakan berlaku tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan diikuti oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih menyusun detail teknis implementasinya agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas kerja.

"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," ujarnya.

Rencana penerapan WFH satu hari dalam lima hari kerja ini akan dimulai setelah periode Lebaran 2026. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaannya karena masih menunggu finalisasi konsep kebijakan.

"Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," kata Airlangga.

Selain itu, durasi kebijakan tersebut juga belum ditentukan secara pasti. Pemerintah akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi global, khususnya dinamika harga minyak dan kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," katanya.


(pgr/pgr) Add as a preferred
source on Google
Saksikan video di bawah ini:

Video: SPBU Diserbu! Warga Thailand Borong BBM Sebelum Harga Naik