Efisiensi APBN: Istana Pastikan Tak Potong Anggaran Program MBG-Kopdes
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran, demi menjaga defisit APBN agar tidak melampaui batasan 3%. Tekanan geopolitik di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga minyak yang akan membebani subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan skenario paling pesmistis, harga Indonesia Crude Oil Price (ICP) US$ 115 per barel dapat mendorong defisit APBN hingga 4,06%.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan anggaran belanja yang akan dipotong terkait dengan anggaran yang tidak produktif.
Prasetyo menjelaskan bahwa anggaran fiskal itu dilakukan perhitungan dalam satu tahun. Pemerintah juga terus melakukan penyisiran anggaran untuk dihemat sejak tahun lalu, mulai dari perjalanan dinas ke luar negeri, hingga belanja yang bisa ditunda.
Saat ini, pemerintah masih melakukan penyisiran anggaran yang tidak produktif untuk dihemat, yang disebabkan dampak peningkatan eskalasi di Timur Tengah.
"Ini kita juga tidak menduga akan ada perang dan eskalasi. Tapi kami itu sering koordinasi dan berkumpul untuk melakukan proses tadi itu. Disisir ulang mana yang tidak produktif, mana yang bisa ditunda. Misalnya pembangunan gedung, yang sifatnya belum ada tidak mengganggu kinerja kementerian tuh kita tunda dulu. Itu ada masuk di dalam tempat kami, tempat saya dan tentu di Kementerian Keuangan," jelas Prasetyo.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo menegaskan bahwa tidak akan memangkas menggeser atau memangkas program unggulan pemerintah seperti Makan Berigizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
"Nggak dong (dipotong), kita lebih memilih untuk kurangi belanja-belanja yang tidak efektif lah atau kurang berdampak itu yang direalokasi agar program yang produktif, berdampak dan membantu meringankan beban masyarakat itu yang diutamakan," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan langkah untuk efisiensi. Meski belum bisa membeberkan rincian pos anggaran yang akan dihemat.
"Ada diskusikan nanti kalau harga BBM yang naik terus kan, angka pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian/lembaga nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong," paparnya, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (16/3/2026),
Dalam Rakortas itu, menurut Purbaya, setiap kementerian atau lembaga telah diminta untuk mulai mempersiapkan porsi anggaran yang bisa dipangkas. "Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong," tegasnya.
Purbaya menuturkan, arahan untuk efisiensi anggaran ini termasuk untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis alias MBG.
"Kan ada anggaran tambahan-tambahan yang membuat gelembung sekali. Jadi dengan anggaran sekarang yang pertama ya kita fokus ke yang ada aja programnya. Yang tambahan kita tunda dulu sampai waktu yang memungkinkan, tapi sekarang jelas enggak mungkin," tutur Purbaya.
Menurutnya, Kementerian Keuangan mulai pekan depan mulai menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak harga minyak mentah dunia yang kerap melampaui US$100 per barel atau di atas asumsi makro APBN US$70 per barel efek perang AS-Israel dengan Iran.
"Tapi belum tentu eksekusi ya, kalo mau dipotong yang mana yang mau dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan Kementerian Keuangan," paparnya.
Purbaya menegaskan, efisiensi menjadi opsi yang paling baik untuk mengantisipasi tekanan harga minyak mentah dunia ketimbang memperlebar defisit APBN. Sebab, pemerintah tak lagi perlu menambah beban fiskal melalui utang.
(haa/haa) Add
source on Google