Negara NATO Sebut Serangan AS-Israel ke Iran Ilegal & Tak Jelas
Jakarta, CNBC Indonesia - Prancis secara mengejutkan melontarkan kecaman keras terhadap aksi militer yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Iran. Paris menegaskan tidak dapat menyetujui serangan tersebut karena dinilai telah melanggar hukum internasional.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa serangan udara gabungan yang menyasar wilayah Republik Islam tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat. Selain masalah legalitas, Paris menyoroti ketiadaan tujuan strategis yang transparan dalam operasi militer besar-besaran tersebut.
"Prancis tidak dapat menyetujui serangan oleh pasukan AS dan Israel di Iran karena serangan tersebut dilakukan di luar hukum internasional dan tanpa tujuan yang ditetapkan secara jelas," ujar Barrot dalam wawancara dengan saluran televisi France 2 dan dikutip Anadolu, Rabu, dikutip Kamis (11/3/2026).
Barrot menjelaskan lebih lanjut bahwa dari kacamata pemerintah Prancis, rentetan serangan tersebut kekurangan target strategis yang terukur. Ia menilai tindakan sepihak itu tidak memenuhi standar hukum yang diakui secara global dalam penyelesaian konflik antarnegara.
Dalam kesempatan yang sama, Barrot menegaskan posisi negaranya yang memilih untuk menjaga jarak dari pusaran konflik bersenjata di Timur Tengah. Ia memastikan bahwa militer Prancis tidak akan terseret dalam operasi yang dipimpin oleh Washington dan Tel Aviv tersebut.
"Kami tidak menyetujui perang ini, dan kami tidak berpartisipasi di dalamnya," tegas Barrot.
Meskipun mengecam tindakan sekutunya, Prancis tetap mendesak agar segera terjadi deeskalasi di kawasan demi mencegah konflik yang lebih luas. Barrot secara khusus meminta Teheran untuk mengubah kebijakan regionalnya yang selama ini dianggap provokatif oleh banyak pihak.
"Kami berharap Iran melepaskan diri dari statusnya sebagai kekuatan yang mendestabilisasi dan berbahaya," lanjutnya.
Menurut Barrot, perdamaian jangka panjang di Timur Tengah hanya bisa tercapai jika Iran bersedia melakukan perubahan fundamental dalam sikap diplomatiknya. Hal ini mencakup kesediaan untuk memberikan kompromi besar dalam meja perundingan.
"Teheran harus berkomitmen pada perubahan sikap yang radikal dan konsesi besar demi membuka jalan bagi solusi yang langgeng di kawasan ini," tambah Barrot.
Di sisi lain, Prancis mulai menggalang dukungan internasional untuk menjaga jalur perdagangan vital di Selat Hormuz. Barrot mengeklaim bahwa sejumlah negara telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam misi pertahanan internasional guna mengamankan jalur pelayaran minyak tersebut.
"Peserta potensial mencakup sejumlah negara Eropa, tetapi juga negara-negara di kawasan tersebut," jelas sang menteri merujuk pada inisiatif yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Presiden Emmanuel Macron.
Eskalasi di Timur Tengah memang mencapai titik didih setelah Israel dan AS melancarkan serangan udara besar-besaran bertajuk "Operasi Epic Fury" pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.200 orang dan melukai sedikitnya 10.000 orang di pihak Iran.
Sebagai balasan, Iran langsung meluncurkan gelombang serangan drone dan rudal. Serangan balasan Teheran menyasar sejumlah titik di Israel, Yordania, Irak, hingga negara-negara Teluk yang menjadi markas aset militer Amerika Serikat.
(tps/tps) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]