Perbaiki Kualitas Koneksi Internet RI, ADB Kucurkan Pinjaman Rp2,53 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Asian Development Bank (ADB) mengumumkan pemberian pinjaman senilai US$150 juta atau setara Rp2,53 miliar (kurs Rp 16.892/US$) kepada PT Link Net Tbk (Linknet) untuk meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia dan memperbaiki kualitas broadband.

Pembiayaan ini juga diarahkan untuk memperkuat stabilitas Linknet dan memfasilitasi investasi lebih lanjut di pasar broadband fiber optik, sejalan dengan pergeseran strategisnya ke model bisnis-ke-bisnis.

"Kesepakatan penting ini memperkuat peran ADB sebagai mitra tepercaya dalam agenda pengembangan digital Indonesia," ucap Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov melalui keterangan tertulis, Selasa (10/3/2026).

Baca: Indonesia Eximbank Gandeng IIF Sesuaikan Standar Kredit Ekspor OECD

ADB memastikan, kesepakatan pemberian pinjaman ini akan membantu komunitas dan bisnis mengakses alat digital melalui investasi Linknet untuk memperluas jaringan fiber-to-the-home (FTTH) nasionalnya, yang menyediakan internet berkecepatan tinggi langsung ke rumah-rumah menggunakan kabel fiber optik.

Selain itu, juga yang terkait dengan pengembangan model grosir akses terbuka yang akan meningkatkan kualitas broadband, produktivitas, dan partisipasi dalam ekonomi digital-terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Dengan mendukung perluasan layanan infrastruktur digital Linknet, kami bertujuan untuk menyediakan akses yang inklusif dan adil serta membuka potensi ekonomi digital negara ini, yang diperkirakan mencapai $366 miliar pada tahun 2030," ucap Bobur.

Baca: Grup Rumah Sakit Mitra Plumbon Dapatkan Fasilitas Pembiayaan dari ADB

ADB juga memastikan,kesepakatan ini akan mendukung komitmen iklim negara melalui teknologi hemat energi dan aset jaringan yang ditingkatkan.

Sejak 2015, industri broadband seluler Indonesia telah tumbuh, namun adopsi, akses, dan harga produk broadband menurut ADB masih bersifat tetap, seperti jaringan fiber optik yang masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah sedang mengembangkan kebijakan sektoral untuk menyederhanakan proses perizinan dan menstandarkan struktur biaya guna mendorong lanskap kompetitif bagi pemain broadband serat optik.

(arj/haa) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]