Mining Forum 2026: Pemerintah-Pengusaha Kumpul Bahas Industri Tambang
Mining Forum 2026 dengan tema "Apa Kabar Industri Tambang RI?" di Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis (6/3/2026). Mining Forum 2026 menjadi ruang diskusi strategis yang mempertemukan regulator, pembuat kebijakan, pemimpin industri, serta pemangku kepentingan terkait. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Acara tersebut dihadiri sejumlah aktor penting di industri minerba seperti Bambang Patijaya - Ketua Komisi XII DPR RI, Irwandy Arif - Chairman Indonesia Mining Institute, Gita Mahyarani - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Ahmad Kharis - Wakil Ketuan Umum I ASPINDO. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pajak Indonesia Mining Association (IMA), Ezra Sibarani dalam Mining Forum 2026 mengungkapkan sejumlah perkembangan industri tambang Tanah Air. Salah satu yang menjadi sorotan pelaku usaha tambang saat ini adalah pemangkasan target produksi komoditas minerba dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
RKAB 2026 menetapkan produksi batu bara ditargetkan 600 juta ton dari target 2025 sebesar 790 juta ton, sementara produksi nikel ditargetkan 260-270 juta ton jauh dari RKAB 2025 sebesar 379 juta ton. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Pemangkasan produksi batu bara cukup membuat shock penambang karena penurunannya cukup besar dengan kriteria penetapannya tidak diketahui. Di sisi lain penambang sudah mempersiapkan investasi untuk memaksimalkan produksi dan terkait dengan komitmen dengan pelanggan sehingga RKAB 2026 akan mengganggu target dan menyebabkan kerugian. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Sementara Chairman Indonesia Mining Institute, Irwandy Arif mengatakan bahkan industri pertambangan menghadapi sejumlah sentimen termasuk perjanjian dagang RI-AS dan Uni Eropa terkait mineral kritis, Kewajiban Paspor Nikel, siklus penurunan harga. Selain itu kebijakan yang mendadak tentang kuota RKAB hingga dampak perang AS-Iran. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Irwandy Arif menilai sektor minerba menghadapi tekanan jangka pendek dan menengah sehingga diperlukan kebijakan untuk mendorong penguatan struktural dan transparansi jika tidak maka sektor tambang menghadapi fase transisi menuju krisis. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Senada dengan IMA, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani juga mengatakan ketidakjelasan kebijakan RKAB 2026 sudah berlangsung 1 bulan. Dimana penambang tidak mendapat kepastian terkait kuota produksi dan pemotongan kuota anggota APBI mencapai 40-80% tanpa penjelasan dan alasan pemangkasan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy mengatakan pemangkasan kuota produksi dalam RKAB 2026 sangat mengganggu terhadap perencanaan tambang jangka panjang. Hal ini penting karena terkait dengan produksi dan kemampuan keuangan tambang yang bisa berimbas kepada PHK pekerja tambang. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Ketidakpastian produksi tambang juga disebut Wakil Ketua Umum I ASPINDO, Ahmad Kharis akan mempengaruhi bisnis jasa pertambangan karena 85% pekerjaan di tambang batu bara dilakukan oleh ASPINDO. Jika produksi batu bara 2026 turun 25% maka peralatan tambang dan SDM sebanyak 25% juga tidak dapat bekerja dan beroperasi. Selain itu ketidakpastian kuota produksi ini juga akan mempengaruhi pembiayaan perbankan dan multifinance sehingga mengganggu keuangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Terkait RKAB 2026, Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Siti Sumilah Rita Susilawati yang mewakili Dirjen Minerba ESDM, Tri Winarno mengatakan bahwa RKAB 2026 bukan pembatasan produksi namun penataan/penyesuaian produksi. Dimana kebijakan ini terkait 3 hal yakni adanya ketidakseimbangan supply dan demand yang menekan harga utamanya nikel, menjaga stabilitas harga dan menjaga jumlah cadangan minerba RI. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Sementara Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara Kemenko Bidang Perekonomian, Herry Permana yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi mengatakan bahwa kebijakan RKAB 2026 terkait ketahanan energi dan hilirisasi RI. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Di sisi Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, kebijakan RAKAB 2026 merupakan kebijakan baru sehingga menyebabkan pro dan kontra. Dimana penyesuaian kuota produksi bukan pembatasan produksi batubara dan nikel yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan minerba RI sehingga perlu didukung. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Polemik RKAB 2026 di awal tahun 2026 disebut Ketua Komite Primary Energy Value Chain Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), Ferry Dwi Nugraha telah menimbulkan disrupsi terhadap pasokan batu bara ke pembangkit listrik dan terjadi pengurangan suplai karena penambang menunda pengiriman batu bara imbas ketidakpastian kuota produksi. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
as a preferred
source on Google