Pemerintah Mau Terapkan Mandatori B50 Tapi Masih Ada Tantangannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menerapkan mandatori biodiesel hingga mencapai 50% atau B50, di semester II-2026. Kebijakan ini pun diproyeksikan akan membawa perubahan pada arah pengembangan industri sawit tanah air.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan untuk mewujudkan B50, ada beberapa tantangan yang dihadapi mulai dari ketersediaan pasokan, produktivitas kelapa sawit, lahan, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, hingga pendapatan negara.

"Harus ada satu keseimbangan, karena di satu sisi kita ingin mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendapatkan pendapatan negara sebagai revenue. Jadi bagaimana langkah-langkah mensukseskan program ini, tanpa mencederai dari seluruh streamnya," ungkap Satya dalam CNBC Indonesia Energy Forum 2026, Kamis (5/3/2026).

Untuk tantangan peningkatan produktivtas, menurutnya tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah area lahan. Satya mengatakan produktivitas bisa tetap meningkat dengan lahan yang ada saat ini, asalkan digarap dengan baik.

"Karena ada perusahaan yang produktivitasnya bisa sampai 80%, tetapi ada juga yang rata-rata 20-40% ini harus diperbaiki dan dicarikan jalan keluar," ungkapnya.

Selain dari sisi CPO (crude palm oil) sebagai campuran, harga bensi solar tetap fluktuatif bergantung pada harga minyak dunia. Jika ada konflik atau kesulitan pasokan, maka harga biodiesel pun akan terpengaruh.

Kelapa sawit juga menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia, yang harus tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain dari sisi hulu, Satya menegaskan, industri penggunanya, yakni industri otomotif, juga harus siap.

Dengan begitu, penggunaan B50 tetap sesuai dengan standar performa yang ditetapkan oleh industri otomotif, sehingga penggunaannya bisa lebih masif.

"Dengan adanya campuran itu, untuk mengurangi supaya performance kendaraannya itu masih ada. Dulu pada waktu kita mempunyai ide mengkonversi daripada BBM ke BBG kan juga demikian. Itu bukan dari manufactures, dari kita. Kita menambahkan dengan apa, apa istilahnya itu dulu, converter kit. Akhirnya performance daripada kendaraan itu tidak seperti yang diharapkan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengungkapkan konsumsi CPO dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sementara dari sisi produksi selama 5 tahun tetap di kisaran 48-51 juta pe tahunnya. Jika B50 berlaku, maka kebutuhan meningkat dari 12 juta kilo liter ketika B40, menjadi 16-18 juta kilo liter.

"Konsekuensinya kalau dalam negeri sifatnya kan wajib pangan, ketahanan pangan harus dijaga, begitu juga dengan ketahanan energi harus dijaga. Mau tidak maunya dikorban adalah ekspor kalau ekspornya turun pendapatan Pungutan Ekspor juga turun, padahal selama ini pungutan ekspor itulah yang digunakan untuk subsidi biodiesel," ungkapnya.

Senada dengan Satya, dia mengatakan peningkatan produktivitas sawit harus dilakukan, tetapi bukan membuka lahan baru. Peningkatan produktivitas bisa dilakukan dengan peremajaan sawit yang sekarang berjalan lambat.

Dari sisi industri otomotif, Sekjen Gaikindo, Kukuh Kumara mengungkapkan dari hasil uji coba B50 sudah mencapai 10 ribu kilometer dan tidak menunjukan dampak negatif. Meski dia mengakui tetap ada penurunan performa, yang masih bisa ditoleransi oleh pengguna karena masih di kisaran 2,5-3%.

Kukuh mengingatkan agar peningkatan campuran biodiesel tidak dilakukan secara terburu-buru. Pasalnya, kenaikan dari B35 ke tingkat yang jauh lebih tinggi harus dilakukan secara bertahap agar berbagai persoalan teknis bisa diidentifikasi lebih dulu.

Menurut Kukuh peningkatan campuran biodiesel secara tiba-tiba, misalnya dari B35 langsung menuju B50, berpotensi menimbulkan masalah. Khususnya apabila berbagai kendala teknis belum dipetakan dengan baik.

"Nah terutama untuk kendaraan komersil yang menggunakan diesel. Ini kan operasinya luar kota, bisa di tengah hutan. Ini kasihan kalau mereka punya masalah," ujarnya.

Add as a preferred
source on Google