Trump Bakal "Dikebiri", Kongres AS Segera Beri Suara
Jakarta, CNBC Indonesia - Kongres Amerika Serikat (AS) akan memberikan suara minggu ini untuk "mengebiri" kekuasaan Presiden Donald Trump. Hal ini dilakukan di tengah perang melawan Iran yang dilakukan presiden dari Partai Republik itu.
Trump telah berupaya untuk memperluas kekuasaan eksekutif secara drastis sejak kembali ke Gedung Putih pada tahun 2025, menutupi peran legislatif. Oleh karena itu, beberapa anggota parlemen sekarang ingin menegaskan kembali peran Kongres, yang menurut konstitusi AS adalah satu-satunya badan yang dapat menyatakan perang.
"Trump telah melancarkan perang yang tidak perlu, bodoh, dan ilegal terhadap Iran," tulis Senator Tim Kaine di X tak lama setelah Amerika dan Israel memulai perang tersebut Sabtu, sebagaimana dimuat AFP, dikutip Selasa (3/3/2026).
Ia mendesak Kongres untuk segera kembali dari masa reses guna membahas rancangan undang-undang yang bisa "memaksa Trump mendapatkan otorisasi dari Kongres" untuk terlibat dalam konflik militer apa pun dengan Iran. Pemungutan suara diperkirakan akan dilakukan minggu ini.
Apakah Perang Ini Ilegal?
Dalam konstitusi AS, hanya Kongres yang dapat menyatakan perang. Namun, undang-undang yang berasal dari tahun 1973, memungkinkan presiden untuk melancarkan intervensi militer terbatas sebagai respons terhadap situasi darurat yang disebabkan oleh serangan terhadap AS
Namun, pada konferensi pers Senin, Kepala Pentagon Pete Hegseth menggunakan kata "perang" untuk menggambarkan konflik dengan Iran. Jadi, bukan "intervensi militer terbatas".
Lalu, apakah ada ancaman langsung dari Iran?
Dalam siaran video tengah malam dari Jumat hingga Sabtu untuk mengumumkan dimulainya operasi tempur besar-besaran, Trump menegaskan bahwa Iran menimbulkan ancaman "mendekat" bagi Amerika Serikat. Tapi pengamat mengatakan ia gagal menjelaskan pentingnya hal tersebut dilakukan.
Daniel Shapiro, seorang analis dari Atlantic Council, sebuah lembaga think tank di Washington, mengatakan Trump tidak menjelaskan ancaman mendesak yang membutuhkan perang sekarang.
Shapiro menambahkan, biasanya presiden dan penasihat senior mereka menyampaikan argumen mereka kepada rakyat Amerika dan mendefinisikan apa yang ingin mereka capai, selain memberikan pengarahan secara luas kepada Kongres.
"Namun, Trump tidak melakukan semua itu," katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Hegseth yang mengunjungi Capitol pada hari Senin, menyebut ini karena Israel. Hal ini terungkap dari pernyataan pemimpin Demokrat di Komite Intelijen Senat, enator Mark Warner.
"Tidak ada ancaman langsung terhadap Amerika Serikat dari Iran. Yang ada adalah ancaman terhadap Israel," katanya kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.
"Jika kita menyamakan ancaman terhadap Israel dengan ancaman langsung terhadap Amerika Serikat, maka kita berada di wilayah yang belum dipetakan," tambahnya.
Hanya 60 Hari
Di sisi lain, Gedung Putih mengatakan bahwa tepat sebelum serangan dimulai, mereka telah memberikan pemberitahuan resmi kepada delapan pemimpin Kongres terkemuka tentang permusuhan. Tapi, UU Kekuatan Perang tahun 1973 menyatakan bahwa Trump sekarang harus mendapatkan izin dari Kongres jika ia ingin terus berperang melampaui batas waktu 60 hari.
Anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, mengutuk perang Iran pada hari Sabtu. Ia merupakan sedikitnya dari anggota Republik, yang kontra terhadap Trump.
Massie mengatakan ia akan mengajukan RUU di Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan rekannya dari Partai Demokrat, Ro Khanna. Hal ini untuk memaksa Kongres melakukan pemungutan suara tentang perang dengan Iran, yang dapat dilakukan secepatnya minggu ini.
"Konstitusi mensyaratkan pemungutan suara, dan Perwakilan Anda perlu tercatat sebagai penentang atau pendukung perang ini," tulis Massie di X.
Sebagian besar anggota Partai Republik, yang menentang pembatasan kekuasaan Trump, diperkirakan akan memilih menentang kedua RUU tersebut. Meski begitu, veto mungkin akan jadi batu ganjalan RUU itu.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]