Produksi Minyak Sawit RI Diramal Drop 6%, Tarif 0% AS Tak Bergigi?
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif impor 0% untuk minyak sawit Indonesia sebagai kabar positif bagi kinerja ekspor.
Namun, keuntungan itu datang di saat industri sawit nasional justru menghadapi ancaman penurunan produksi tahun ini.
"Kalau saya bilang itu bagus bagi kita ya. Tapi jangan lupa produksi kita tahun ini kemungkinan besar drop 5 hingga 6 persen dibandingkan dengan tahun lalu," kata Sahat saat ditemui di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurut Sahat, penurunan produksi dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, kondisi iklim yang memengaruhi produktivitas tandan buah segar (TBS) di sejumlah sentra perkebunan. Kedua, perubahan status lahan sawit yang masuk kawasan hutan dan kemudian diambil alih pemerintah, sehingga tidak lagi dikelola petani.
Ia menilai pengambilalihan lahan tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan produksi bila tidak dikelola dengan jelas.
"Nah kontinuitas produksinya terjamin nggak sesudah diambil? Siapa yang jamin? Karena petaninya nggak boleh mengerjakan. Nah sekarang siapa yang ngerjain? Kan perlu dicari," ujarnya.
Sahat menambahkan, tanpa pengawasan ketat di masa transisi, risiko penurunan produksi akan semakin besar.
"Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar produksi kita akan drop. Yang terjadi apa? Pencurian yang banyak karena pemilik sudah dipalang, tidak boleh lagi ikut campur. Berarti pemerintah yang harus pegang. Terawasi nggak itu?" ucapnya.
Sementara dari sisi pasar, Amerika Serikat tetap menjadi tujuan ekspor sawit Indonesia. Sahat menyebut ekspor ke kawasan Pacific Rim, yang mencakup AS, Kanada, dan Meksiko, berada di kisaran 3,5-4 juta ton per tahun, dengan porsi ke AS sekitar 2,5-2,8 juta ton.
Meski demikian, Sahat mengingatkan tarif nol persen tidak otomatis membuat Indonesia unggul. Keuntungan tersebut bisa tergerus oleh mahalnya biaya logistik, terutama akibat rantai distribusi yang tidak efisien.
Ia mencontohkan pengiriman sawit dari Papua yang masih harus melalui Jakarta sebelum diekspor ke AS. Biaya angkut dari Papua ke Jakarta mencapai sekitar US$30 per ton, ditambah ongkos pengapalan ke AS sekitar US$110 per ton. Angka ini jauh lebih mahal dibanding Malaysia yang hanya sekitar US$90 per ton.
Kondisi itu, menurut Sahat, menunjukkan perlunya pembangunan industri pengolahan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku, khususnya di wilayah timur Indonesia.
"Kenapa tidak dibangun saja refinery dan oleochemical di Papua? Kapasitas 3 juta ton per tahun sudah cukup ekonomis untuk membuat kawasan ekonomi khusus," ujarnya.
Selain Papua, Sahat menilai sejumlah kawasan industri yang sudah dikembangkan saat ini sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, yang dinilainya memiliki keunggulan strategis untuk melayani pasar Asia.
"Maloy udah bagus. Untuk di utara Aceh, untuk apa, Maloy ada maka ekspor kita ke China, ke China, Korea, Jepang, itu pasti lebih murah kira-kira 10-12 dolar dibandingkan dengan Malaysia," pungkasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]