Awas Perang Asia! Jepang Siap Pasang Rudal di 'Gerbang' Taiwan
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Jepang mengumumkan rencana pengerahan rudal ke pulau terluar yang terletak di dekat Taiwan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Langkah strategis ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik dengan China terkait isu keamanan regional.
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengonfirmasi bahwa rudal permukaan-ke-udara tersebut akan ditempatkan di Pulau Yonaguni, titik paling barat Jepang, paling lambat Maret 2031. Rudal-rudal ini memiliki kemampuan untuk menembak jatuh pesawat terbang serta rudal balistik.
"Ini tergantung pada kemajuan persiapan fasilitas, tetapi kami merencanakannya untuk tahun fiskal 2030," kata Koizumi kepada wartawan saat memberikan rincian jadwal pengerahan tersebut untuk pertama kalinya dikutip Guardian, Kamis (26/2/2026).
Pengumuman Koizumi ini muncul di tengah kebuntuan diplomatik antara Tokyo dan Beijing. Perselisihan tersebut dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai stabilitas keamanan di Selat Taiwan beberapa waktu lalu.
Takaichi menyampaikan kepada anggota parlemen pada November lalu bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu keterlibatan Pasukan Bela Diri (SDF). Hal ini dapat terjadi jika konflik tersebut menimbulkan ancaman eksistensial terhadap kedaulatan dan keamanan Jepang.
"Takaichi mengatakan kepada anggota parlemen pada bulan November bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat menyebabkan keterlibatan pasukan bela diri (SDF) negaranya jika konflik tersebut menimbulkan ancaman eksistensial bagi Jepang," demikian kutipan pernyataan tersebut.
Pernyataan yang enggan ditarik kembali oleh Takaichi itu memicu reaksi keras dari Beijing. Pemerintah China kemudian mendesak warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Jepang dan memberlakukan pembatasan ekspor barang "kegunaan ganda" terhadap perusahaan-perusahaan Jepang.
Pihak China menuduh perusahaan-perusahaan tersebut membantu mempercepat proses remiliterisasi Jepang. Sejauh ini, Beijing memang tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mencaplok Taiwan yang mereka anggap sebagai bagian dari provinsinya di bawah kebijakan reunifikasi.
Kementerian Pertahanan Jepang sendiri telah mengumumkan rencana penguatan pertahanan di pulau-pulau terpencil bagian barat sejak tahun 2022. Langkah ini menandai pergeseran fokus keamanan Jepang dari ancaman Rusia di utara menuju pengawasan aktivitas militer China di Laut China Timur.
Pulau Yonaguni yang sudah menjadi lokasi fasilitas SDF hanya berjarak 100 kilometer dari Taiwan. Kondisi geografis ini memicu kekhawatiran penduduk setempat bahwa wilayah mereka dapat dengan cepat terseret ke dalam konfrontasi militer di kawasan tersebut.
Koizumi, yang sempat mengunjungi pulau itu pada November, menyatakan bahwa kementeriannya akan memberikan penjelasan mendalam kepada 1.500 penduduk Yonaguni pada pekan depan terkait rencana pengerahan persenjataan baru tersebut.
"Koizumi, yang mengunjungi pulau itu pada bulan November, mengatakan kementerian akan menjelaskan pengerahan itu kepada 1.500 penduduk Yonaguni minggu depan," ungkap pihak kementerian.
Sejarah mencatat bahwa pada tahun 2015, warga Yonaguni memberikan suara setuju untuk menampung pangkalan SDF dengan perbandingan 632 suara mendukung berbanding 445 suara menolak. Saat ini, sekitar 160 personel bertugas memantau pergerakan angkatan laut China selama 24 jam melalui situs radar di puncak gunung.
Namun, banyak warga lokal mulai khawatir bahwa Yonaguni, yang dikenal dengan kuda poni mini dan hiu martilnya, perlahan berubah menjadi benteng militer. Pangkalan SDF pertama kali dibuka di sana pada 2016, dan menurut kantor berita Kyodo, terdapat rencana tambahan untuk menempatkan unit pertahanan udara perang elektronik pada tahun fiskal mendatang.
Selain masalah Taiwan, Tokyo dan Beijing juga masih terlibat perselisihan atas intrusi berulang oleh kapal-kapal China ke perairan Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku. Pulau-pulau yang tidak berpenghuni tersebut terletak sekitar 150 kilometer dari Yonaguni.
Kepulauan Senkaku saat ini dikelola secara administratif oleh Jepang, namun China mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya dengan nama Diaoyu. Kondisi ini terus menambah daftar panjang gesekan kedaulatan antara kedua kekuatan ekonomi besar di Asia Timur tersebut.
(tps/tps) Add
source on Google