Kembali Bikin 'Kacau', 20 Negara Eropa-Muslim Kompak Kecam Israel

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak hampir 20 negara secara resmi mengecam langkah terbaru Israel untuk memperketat kendali atas wilayah pendudukan Tepi Barat, Senin. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya nyata untuk menganeksasi wilayah tersebut serta merusak kedaulatan negara Palestina di masa depan.

Kecaman internasional ini muncul setelah Israel menyetujui serangkaian inisiatif bulan ini yang didukung oleh menteri-menteri sayap kanan. Inisiatif tersebut mencakup peluncuran proses untuk mendaftarkan tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara" dan memberikan izin bagi warga Israel untuk membeli tanah di sana secara langsung.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari lintasan jelas yang bertujuan untuk mengubah realitas di lapangan dan untuk memajukan aneksasi de facto yang tidak dapat diterima, demikian pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 18 negara yang sebagian besar terdiri dari negara-negara Eropa dan negara berpenduduk mayoritas Muslim.

"Tindakan tersebut adalah serangan yang disengaja dan langsung terhadap kelangsungan negara Palestina serta implementasi dari solusi dua negara," lanjut pernyataan resmi kelompok negara tersebut, dimuat AFP, Selasa (24/2/2026).

Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh kekuatan regional seperti Arab Saudi dan Mesir, negara-negara besar Eropa termasuk Prancis dan Spanyol, serta Indonesia, Brasil, dan Turki. Selain negara-negara tersebut, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Otoritas Palestina juga turut memberikan dukungan resmi mereka terhadap pernyataan tersebut.

Saat ini, selain sekitar tiga juta warga Palestina, terdapat lebih dari 500.000 warga Israel yang tinggal di permukiman dan pos-pos terdepan di Tepi Barat. Padahal, keberadaan pemukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Pemerintah Israel saat ini terus mempercepat perluasan permukiman dengan menyetujui rekor 52 permukiman sepanjang tahun 2025. Tepi Barat, yang telah diduduki sejak tahun 1967, merupakan bagian terbesar dari rencana negara Palestina di masa depan, namun wilayah tersebut dianggap oleh banyak kelompok sayap kanan religius sebagai tanah milik Israel.

Add as a preferred
source on Google