Eks Presiden Jadi Pesakitan di ICC, Sang Anak Mantap Jadi Capres 2028

Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang praperadilan terhadap mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte resmi dimulai di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Senin (23/2/2026). Namun, Duterte menolak hadir dalam persidangan terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan atas kebijakan "perang melawan narkoba" yang menewaskan ribuan orang.

Meski ICC memulai sidang praperadilan untuk mengonfirmasi dakwaan, Duterte menyatakan tidak akan hadir. Ia beralasan kondisi kesehatan yang menurun.

"Saya sudah tua, lelah, dan lemah," kata Duterte pekan lalu. Ia menegaskan, "klaim bahwa saya mengawasi kebijakan pembunuhan di luar hukum adalah kebohongan yang keterlaluan." Ia juga menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICC.

Duterte, yang berusia 80 tahun, ditangkap di Manila dan diterbangkan ke Den Haag tahun lalu. Jaksa menudingnya bertanggung jawab atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan selama operasi anti-narkoba, baik ketika masih menjadi wali kota Davao maupun saat menjabat presiden Filipina.

Hakim mengabulkan permintaan tim pembela untuk mencabut hak Duterte menghadiri sidang pekan ini, namun menilai alasan yang diajukan bersifat "spekulatif". Pengadilan sebelumnya juga memutuskan Duterte layak mengikuti persidangan, menolak klaim adanya "gangguan kognitif di berbagai bidang".

Keluarga korban mengecam sikap tersebut. "Ia harus menghadapi semua yang telah ia lakukan kepada kami dan kepada keluarga para korban lainnya," ujar Sarah Celiz (61), yang dua putranya tewas dalam insiden terpisah pada 2017, seperti dikutip The Guardian.

Menanggapi upaya pendukung Duterte yang meminta simpati atas usia dan kondisi kesehatannya, Celiz menegaskan, "Ia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada kami."

Nada serupa disampaikan Llore Pasco, yang juga kehilangan dua putranya dalam operasi anti-narkoba. Ia menyebut Duterte "pengecut yang putus asa untuk menghindari pertanggungjawaban".

Sidang praperadilan ini akan menilai apakah terdapat "dasar substansial" untuk meyakini Duterte melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Sidang dijadwalkan berakhir Jumat, dengan putusan tertulis keluar dalam 60 hari. Jika dakwaan dikonfirmasi, perkara akan berlanjut ke tahap persidangan penuh.

Duterte terpilih pada 2016 dengan janji penindakan keras narkoba. Dalam sejumlah pernyataan publik, ia mendorong warga sipil membunuh pecandu dan menyatakan tidak akan menuntut polisi atas eksekusi di luar hukum.

Investigasi ICC mencakup dugaan kejahatan dari November 2011 hingga Juni 2016 di Davao, serta di tingkat nasional hingga 16 Maret 2019, tanggal Filipina menarik diri dari ICC. Jaksa memperkirakan jumlah korban tewas berkisar 12.000 hingga 30.000 orang.

Pencalonan Sara Duterte

Di dalam negeri, Duterte tetap populer. Putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, mengumumkan rencana maju dalam pemilu presiden 2028, dengan sejumlah jajak pendapat menempatkannya sebagai kandidat kuat.

Dalam pidato singkatnya pada Rabu (18/2/2026), Sara menegaskan kesiapan penuh untuk memimpin Filipina, negara Asia Tenggara dengan populasi sekitar 116 juta jiwa.

"Saya menawarkan hidup saya, kekuatan saya, dan masa depan saya untuk melayani bangsa kita," kata Sara, seperti dikutip AFP. "Saya Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai presiden Filipina."

Dia juga melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., termasuk tuduhan korupsi dan kegagalan memenuhi janji kampanye. Sara menyebut keretakan hubungan politik mereka sudah terlihat sejak awal masa pemerintahan.

"Dalam beberapa bulan pertama masa jabatan kami, saya sudah melihat kurangnya ketulusan Bongbong Marcos Jr. terkait janji-janji kampanye serta sumpah setianya kepada negara," kata Sara, menggunakan julukan Presiden Marcos.

Ketegangan antara klan Duterte dan Marcos, yang sempat bersekutu dan meraih kemenangan telak pada Pilpres 2022, disebut mulai memanas hanya beberapa minggu setelah pemilu. Konflik itu kemudian berkembang menjadi perang terbuka pada 2025.

Add as a preferred
source on Google