Bicara Pabrik Pikap, Menperin Ingatkan Pengusaha Jaga Usaha-Jangan PHK

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas memadai untuk memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri. Dengan kapasitas produksi yang besar, kebutuhan pasar domestik dinilai bisa dipenuhi tanpa harus bergantung pada impor untuk segmen tertentu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, industri kendaraan pick-up nasional saat ini memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta unit per tahun.

"Menperin menjelaskan bahwa saat ini industri otomotif nasional telah memiliki kemampuan produksi kendaraan pick-up dengan kapasitas yang signifikan sekitar 1 juta unit per tahun," kata Agus.

Sejumlah produsen besar telah memproduksi pick-up di Indonesia, mulai dari PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, hingga PT Sokonindo Automobile.

Dengan kapasitas tersebut, pemerintah menilai industri dalam negeri bukan hanya mampu memenuhi pasar lokal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta persaingan global.

"Dengan kapasitas tersebut, industri kendaraan pick-up nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global," tegas Menperin.

Dari sisi kualitas, Agus memastikan produk pick-up 4x2 buatan dalam negeri memiliki standar yang kompetitif dibandingkan produk impor. Kendaraan tersebut dinilai mampu beradaptasi dengan kondisi jalan yang beragam di Indonesia. Ia juga menyoroti penerimaan pasar terhadap kendaraan niaga lokal yang dinilai andal untuk kebutuhan distribusi dan mobilitas barang.

Namun, Ia mengakui bahwa Indonesia belum memproduksi tipe kendaraan pick-up dengan spesifikasi penggerak empat roda (4x4) yang dirancang khusus untuk medan sangat berat, khususnya daerah tambang dan perkebunan.

Meski begitu, ia menilai dari sisi efisiensi, pick-up 4x2 produksi lokal lebih ekonomis dalam hal biaya perawatan dan dukungan purna jual dibandingkan tipe 4x4.

Di tengah dinamika industri otomotif global, pemerintah juga meminta pelaku usaha menjaga stabilitas tenaga kerja agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja.

"Kami terus mengajak pelaku industri otomotif agar menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tantangan industri yang ada," tegasnya.

Add as a preferred
source on Google