Freeport Bisa Operasikan Tambang Bawah Tanah Lagi, Segini Produksinya
NEWS
RI Bakal Kuasai 63% Saham Freeport di 2041
Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
Senin, 23/02/2026 14:00 WIB
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia memastikan akan memperbesar porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui kesepakatan perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Indonesia diproyeksikan bakal menguasai total 63% saham perusahaan tambang raksasa tersebut setelah tahun 2041.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan saat ini Indonesia melalui holding BUMN tambang MIND ID sejatinya telah memegang saham mayoritas sebesar 51%, dan angka tersebut akan bertambah seiring kesepakatan baru.
"Maka hari ini komposisinya adalah saham kita dari 100% kita punya 51%. Nah dengan demikian maka pada tahun 2041 negara akan mendapatkan saham 51% tambah 12% berarti 63%," ujar Bahlil, dikutip Senin (23/2/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pengambilalihan tambahan saham sebesar 12% tersebut tidak akan membebani anggaran negara untuk biaya akuisisinya. Pemerintah berhasil menyepakati saham tersebut didapatkan secara cuma-cuma, meskipun nantinya biaya operasional untuk kegiatan eksplorasi lanjutan akan ditanggung bersama secara proporsional.
"12% ini tanpa ada biaya apapun khususnya untuk pengambilalihan 12%. Namun dalam proses untuk bagaimana meningkatkan eksplorasi pasti di situ membutuhkan biaya, di situlah ditanggung renteng," jelasnya.
Penambahan porsi saham tersebut juga dipastikan akan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan daerah. Bahlil menjamin bahwa sebagian dari tambahan saham 12% tersebut akan dialokasikan khusus untuk Pemerintah Daerah Papua sebagai wilayah penghasil tambang.
"Di mana penambahan 12% saham ini juga akan berkontribusi akan dibagi sebagian kepada pemerintah daerah Papua penghasil tambang," tambah Bahlil.
Pemerintah menargetkan dominasi kepemilikan saham di PTFI akan mendongkrak penerimaan negara secara signifikan di masa depan.
Bahlil menekankan bahwa dalam perpanjangan kontrak nanti, pendapatan negara dari royalti, pajak, dan dividen harus jauh lebih tinggi dibandingkan yang diterima saat ini demi kepentingan nasional.
Sebelumnya, Freeport-McMoRan (FCX) resmi mengumumkan telah meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Kesepakatan ini memastikan perpanjangan izin operasi (IUPK) tambang Grasberg di Papua Tengah setelah tahun 2041.
Salah satu syarat yang diberikan Indonesia adalah tambahan kepemilikan saham Freeport ke pemerintah. Melalui MoU tersebut, FCX akan mendivestasikan 12% kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia pada 2041, tanpa biaya apa pun.
Namun, pihak yang mengakuisisi saham FCX tersebut akan mengganti biaya pro-rata yang dikeluarkan FCX menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan pada periode setelah 2041.
Dalam pernyataan resminya, FCX menyebut kedua pihak sepakat untuk merevisi aturan izin yang ada saat ini. Revisi ini memberikan jaminan hak operasi bagi PT Freeport Indonesia, sekaligus memuluskan jalan bagi pemerintah untuk menambah porsi sahamnya nanti.
"Di bawah MoU tersebut, para pihak sepakat, antara lain IUPK akan diamandemen untuk memberikan perpanjangan masa hak operasi tambang," bunyi pernyataan resmi FCX, dikutip Jumat (20/2/2026).
Saat ini hingga 2041 Freeport-McMoRan masih memegang 48,76% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan divestasi ini, mulai 2042 kepemilikan saham FCX di PTFI "hanya" tinggal 37%.
"FCX akan mengalihkan 12% sahamnya di PTFI kepada pihak Pemerintah pada tahun 2041 tanpa biaya, dengan syarat pihak yang mengakuisisi akan mengganti biaya pro-rata yang dikeluarkan FCX menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan periode setelah tahun 2041. FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya saat ini di PTFI sebesar 48,76% hingga tahun 2041 dan memegang sekitar 37% mulai tahun 2042," bunyi pernyataan resmi FCX tersebut.
(pgr/pgr) Add
as a preferred
source on Google
Related Articles