Puncak Produksi Tambang Freeport di Papua Diramal Terjadi di 2035
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyeksi terkait kinerja operasi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Pemerintah memperkirakan puncak produksi dari tambang bawah tanah raksasa tersebut akan terjadi pada tahun 2035 mendatang.
Bahlil menjelaskan bahwa prediksi ini didasarkan pada siklus teknis pertambangan bawah tanah yang membutuhkan waktu persiapan sangat panjang. Oleh karena itu, langkah antisipasi strategis diperlukan sejak dini untuk menjaga keberlanjutan operasi yang sebelumnya berakhir di 2041 agar tidak terjadi penurunan produksi yang drastis.
"Secara kebetulan puncak produksi Freeport itu puncak-puncaknya 2035. Karena ini eksplorasinya underground itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar sepuluh tahun," ujar Bahlil dalam Konferensi Persnya di Amerika Serikat (AS) disiarkan daring, dikutip Senin (23/2/2026).
Bahlil memaparkan bahwa tingkat produksi yang dinikmati saat ini sejatinya merupakan hasil dari kegiatan eksplorasi yang telah dilakukan sejak dua dekade lalu, tepatnya pada tahun 2002-2003. Sebelum terjadinya insiden longsor beberapa waktu lalu, kapasitas produksi konsentrat tembaga PTFI tercatat mencapai 3,2 juta ton.
"Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi satu tahun pada saat belum terjadi musibah itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900.000 lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50-60 ton emas," rincinya.
Mengingat puncak produksi akan terjadi dalam sembilan tahun ke depan, pihaknya memandang perlu adanya kepastian perpanjangan izin operasi agar PTFI dapat segera melakukan investasi eksplorasi baru. Hal ini bertujuan untuk menemukan cadangan baru sehingga kegiatan ekonomi di Timika tetap berjalan setelah masa puncak tersebut terlewati.
"Nah, oleh karena 2035 itu adalah puncaknya maka kita berpandangan bahwa penting untuk kita mencari solusi dalam rangka eksistensi dan keberlanjutan daripada usaha di Timika di Papua," pungkas Bahlil.
Sebelumnya, Freeport-McMoRan (FCX) resmi mengumumkan telah meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Kesepakatan ini memastikan perpanjangan izin operasi (IUPK) tambang Grasberg di Papua Tengah setelah tahun 2041.
Salah satu syarat yang diberikan Indonesia adalah tambahan kepemilikan saham Freeport ke pemerintah. Melalui MoU tersebut, FCX akan mendivestasikan 12% kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia pada 2041, tanpa biaya apa pun.
Namun, pihak yang mengakuisisi saham FCX tersebut akan mengganti biaya pro-rata yang dikeluarkan FCX menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan pada periode setelah 2041.
Dalam pernyataan resminya, FCX menyebut kedua pihak sepakat untuk merevisi aturan izin yang ada saat ini. Revisi ini memberikan jaminan hak operasi bagi PT Freeport Indonesia, sekaligus memuluskan jalan bagi pemerintah untuk menambah porsi sahamnya nanti.
"Di bawah MoU tersebut, para pihak sepakat, antara lain IUPK akan diamandemen untuk memberikan perpanjangan masa hak operasi tambang," bunyi pernyataan resmi FCX, dikutip Jumat (20/2/2026).
Saat ini hingga 2041 Freeport-McMoRan masih memegang 48,76% saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan divestasi ini, mulai 2042 kepemilikan saham FCX di PTFI "hanya" tinggal 37%.
"FCX akan mengalihkan 12% sahamnya di PTFI kepada pihak Pemerintah pada tahun 2041 tanpa biaya, dengan syarat pihak yang mengakuisisi akan mengganti biaya pro-rata yang dikeluarkan FCX menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan periode setelah tahun 2041. FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya saat ini di PTFI sebesar 48,76% hingga tahun 2041 dan memegang sekitar 37% mulai tahun 2042," bunyi pernyataan resmi FCX tersebut.
(pgr/pgr) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]