China Incar Pejabat Nyaris Telanjang, Mau Disekakmat-Bye Bye Promosi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China diam-diam memperketat pengawasan terhadap pejabat yang memiliki anggota keluarga di luar negeri sebagai bagian dari kampanye antikorupsi yang makin agresif.

Dalam setahun terakhir, pembatasan ini diperluas bukan hanya menyasar "pejabat telanjang" (naked officials), tetapi juga kategori baru yang disebut "quasi-naked officials" alias nyaris telanjang. Dampaknya tidak main-main: peluang promosi tertutup hingga pencopotan jabatan.

Channel News Asia mengutip laporan South China Morning Post (SCMP), tiga sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebutkan bahwa sejak awal tahun lalu telah dilakukan inspeksi di berbagai lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara untuk menelusuri koneksi luar negeri para pejabat dan eksekutif puncak.

Selama ini, Beijing menargetkan "pejabat telanjang", yakni pejabat yang pasangan dan anaknya tinggal di luar negeri. Kelompok ini sudah lama menjadi sasaran pengawas antikorupsi China. Namun kini, pengawasan diperluas ke "quasi-naked officials", yaitu pejabat yang anaknya tinggal di luar negeri sementara pasangan mereka tetap berada di China.

"Quasi-naked officials adalah mereka yang anak-anaknya tinggal di luar negeri, tetapi pasangan mereka masih di China. Mereka kini berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan harus melaporkan informasi terkait secara tepat waktu," ujar seorang insider Partai Komunis yang enggan disebutkan namanya karena sensitivitas isu ini.

Sumber lain yang berbasis di Beijing mengatakan Departemen Organisasi Pusat, lembaga personalia tertinggi partai, melakukan survei nasional pada paruh pertama tahun lalu untuk menggali hubungan luar negeri para pejabat.

"Survei departemen organisasi ini ditujukan kepada mereka yang memegang posisi-posisi krusial. Ini tidak berarti mereka telah melakukan pelanggaran," ujar sumber tersebut yang memahami kerja internal partai.

Namun, menurutnya, kekhawatiran utama adalah risiko infiltrasi dan korupsi yang dinilai lebih tinggi jika pejabat memiliki relasi luas di luar negeri.

"Jika mereka memiliki hubungan luas di luar negeri, risiko infiltrasi dan korupsi kemungkinan lebih tinggi. Karena itu departemen organisasi biasanya memindahkan mereka ke posisi yang kurang sensitif," katanya.

Langkah ini terjadi ketika Presiden Xi Jinping terus menggencarkan kampanye antikorupsi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan menyapu berbagai lembaga pemerintah, perusahaan milik negara hingga militer. Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) sebagai lembaga antikorupsi tertinggi China bahkan mencatat rekor dengan menempatkan 63 pejabat tinggi di bawah penyelidikan korupsi sepanjang tahun lalu.

Sejak 2014, dokumen kebijakan yang dikeluarkan Departemen Organisasi Pusat secara tegas melarang "pejabat telanjang" untuk dipromosikan dan menduduki posisi kepemimpinan di organ partai atau negara, militer, maupun BUMN. Pejabat juga diwajibkan secara rutin mendeklarasikan hubungan keluarga dan aset yang berada di luar daratan utama China.

Kini, toleransi Beijing terhadap hubungan keluarga di luar negeri disebut semakin menipis. Sejumlah pejabat dilaporkan kehilangan kesempatan promosi bahkan dicopot dari jabatannya. Pejabat yang menyembunyikan informasi dari CCDI juga berisiko kehilangan pekerjaan.

Menurut insider partai yang mengetahui perubahan kebijakan tersebut, pengetatan ini lahir dari "gambaran besar kampanye antikorupsi". Ia menambahkan bahwa bagi pejabat korup, anggota keluarga di luar negeri kerap menjadi mata rantai penting untuk memindahkan uang ke luar China.

"Korupsi sering beroperasi seperti sebuah rantai. Secara sederhana, begitu seorang pejabat menerima uang, uang itu harus dibelanjakan atau dipindahkan ke suatu tempat; jika tidak, tindakan korupsi itu tidak bisa diselesaikan," ujarnya.

"Uang itu-atau bahkan orang-orang yang terlibat-mungkin dipindahkan ke luar negeri, membentuk satu mata rantai dalam proses tersebut. Sekarang kami menindak bagian proses ini dengan lebih tegas."

Ia menegaskan sikap Beijing semakin keras. "Kami ingin uangnya, kami ingin orangnya. Keduanya tidak bisa diterima jika berada di luar negeri," katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, seorang manajer senior di perusahaan asuransi milik negara terkemuka dicopot dari jabatannya karena anaknya tinggal di Amerika Serikat dan telah memperoleh kartu hijau (green card), menurut seorang pegawai BUMN yang mengetahui kasus tersebut.

Selain itu, sebuah lembaga riset yang berafiliasi dengan kementerian juga memberhentikan seorang direktur setelah ditemukan bahwa ia menyembunyikan fakta bahwa putranya memiliki green card AS.

Di China, pencopotan dari jabatan-terutama posisi senior-biasanya menjadi sinyal berakhirnya karier politik seseorang. Mantan pejabat yang dicopot juga kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor swasta.

Sejumlah insider dan analis menilai kehati-hatian terhadap hubungan keluarga pejabat di luar negeri mencerminkan kekhawatiran partai atas pelarian buronan dan dana hasil penggelapan ke luar negeri.

Insider partai tersebut menambahkan bahwa kerja sama peradilan lintas batas antara China dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih menantang dibandingkan dengan negara lain, seiring rivalitas yang makin intens antara Beijing dan Washington.

Seorang pejabat provinsi yang memahami urusan disiplin mengatakan pengawasan diperketat karena tidak ada satu pun "pejabat telanjang" yang terlibat kasus korupsi sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka memiliki anggota keluarga di luar negeri.

"Perang" Sejak Dekade Terakhir

Dalam satu dekade terakhir, Beijing juga memperluas pembatasan perjalanan luar negeri bagi berbagai kategori pegawai negara, termasuk pejabat, eksekutif BUMN, kontraktor pemerintah, hingga pegawai rumah sakit. Laporan SCMP pada 2024 menyebutkan pembatasan tersebut terus diperketat.

Di sedikitnya dua provinsi di China selatan, otoritas lokal dalam setahun terakhir memberlakukan persyaratan perjalanan luar negeri yang lebih ketat bagi pegawai negara. Menurut sumber yang mengetahui langsung kebijakan itu, pegawai kini diwajibkan menyerahkan paspor mereka dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk setiap perjalanan ke luar negeri, bahkan selama bertahun-tahun setelah mereka pensiun.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari tren yang lebih luas di China untuk "tidak mempercayai Barat", kata Alfred Wu, pakar politik China di National University of Singapore.

Wu mengingatkan bahwa mencopot pejabat hanya karena anggota keluarganya tinggal di luar negeri bisa berdampak negatif. "Itu akan membuat partai dan negara kehilangan sebagian orang-orang yang cakap," ujarnya.

Ia juga meragukan asumsi bahwa pejabat dengan keluarga di luar negeri lebih rentan korupsi. "Pejabat telanjang memiliki peluang lebih tinggi untuk korup? Saya tidak berpikir begitu. Tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Bahkan jika seluruh keluarga Anda tinggal di China, korupsi tetap bisa terjadi," kata Wu.

Dengan pengawasan yang makin ketat dan ruang gerak yang kian sempit, para pejabat dengan koneksi keluarga di luar negeri kini menghadapi risiko nyata yakni promosi tertutup, jabatan melayang, dan karier politik yang bisa tamat seketika.