Purbaya dan Perry Rapat Koordinasi Bahas Ekonomi RI, Ini Hasilnya
Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Indonesia akan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun secara bertahap. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mendukung pembiayaan APBN.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pembelian SBN dilakukan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah. Instrumen tersebut dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
"Pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan pemerintah tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki Bank Indonesia dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku," dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (21/2/2026).
Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini bukan yang pertama. Skema serupa sebelumnya juga telah dilakukan pada tahun 2021, 2022, dan 2025.
Adapun latar belakang pembelian SBN tersebut dilakukan untuk menjaga defisit APBN 2026 sekitar 2,68% terhadap PDB berdasarkan UU No. 17 Tahun 2025, melalui pembiayaan non-utang. Pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik dan pasar global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri.
"Penerbitan SBN didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang yang kuat sehingga dapat menjaga struktur utang Pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan," tulisnya.
Sesuai kesepakatan, Jumlah pembelian dan penjualan SBN dari pasar sekunder dilakukan secara terukur dalam program pengendalian moneter yang sesuai prinsip kebijakan moneter berhati-hati (prudent monetary policy).
"Sehingga tetap konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5+1% dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," tulisnya.
(mkh/mkh) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]