RI & Israel Bergabung, Trump Ungkap Fakta Baru soal Board of Peace

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap bahwa negara-negara anggota Board of Peace berkomitmen menggelontorkan dana lebih dari US$5 miliar untuk rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Minggu waktu setempat, menjelang pertemuan resmi perdana kelompok tersebut yang dijadwalkan berlangsung Kamis pekan ini.

Trump menyebut selain komitmen pendanaan, negara-negara anggota juga menjanjikan pengiriman ribuan personel untuk mendukung pasukan stabilisasi yang mendapat otorisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta membantu pembentukan kepolisian lokal di wilayah kantong Palestina tersebut.

Dilansir Reuters, Selasa (17/2/2026), pertemuan perdana Board of Peace itu rencananya digelar di Donald J. Trump Institute of Peace, lembaga yang baru-baru ini diubah namanya oleh Departemen Luar Negeri AS menggunakan nama sang presiden. Delegasi dari lebih dari 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, diperkirakan akan hadir dalam agenda tersebut.

Pembentukan Board of Peace sendiri telah mendapat dukungan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana pemerintahan Trump untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas di Gaza.

Israel dan Hamas sebelumnya telah menyepakati rencana tersebut pada tahun lalu dengan gencatan senjata resmi mulai berlaku pada Oktober, meskipun kedua belah pihak berulang kali saling menuding melakukan pelanggaran kesepakatan.

Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 590 warga Palestina tewas oleh pasukan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan, sementara pihak Israel menyatakan empat tentaranya tewas akibat serangan militan Palestina dalam periode yang sama.

Trump juga menyoroti komposisi keanggotaan Board of Peace yang dinilai cukup beragam. Sejumlah kekuatan kawasan Timur Tengah seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Israel telah bergabung, bersama negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Namun demikian, sejumlah kekuatan global serta sekutu tradisional Amerika Serikat di Barat disebut masih menunjukkan sikap lebih berhati-hati terhadap inisiatif tersebut.