Negara Lagi Kacau Balau, 6.000 Orang Tewas Dalam Tempo 3 Hari

Jakarta, CNBC Indonesia - Lebih dari 6.000 orang tewas hanya dalam tiga hari ketika Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter Sudan merebut kota el-Fasher tahun lalu. Hal itu berdasarkan kesaksian para korban dan saksi yang dikutip dalam laporan PBB.

"Itu seperti adegan dalam film horor," kenang seorang saksi, dikutip dari BBC, Sabtu (14/2/2026).

Ia melihat mayat-mayat berhamburan ke udara saat para pejuang RSF melepaskan tembakan ke arah 1.000 orang yang berlindung di sebuah gedung universitas pada Oktober lalu.

Laporan tersebut menunjukkan bukti pembunuhan massal, eksekusi tanpa pengadilan, penyiksaan, penculikan, dan kekerasan seksual terhadap warga sipil. Menurut saksi itu, merupakan kejahatan perang dan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

RSF belum mengomentari laporan tersebut tetapi telah membantah tuduhan serupa sebelumnya.

Sementara itu, Sudan tetap terkunci dalam perebutan kekuasaan selama hampir tiga tahun antara tentara reguler dan paramiliter RSF. Perang saudara yang sedang berlangsung telah menewaskan ratusan ribu orang, dan memaksa lebih dari 13 juta orang meninggalkan rumah mereka.

Kekerasan seksual yang meluas terhadap pria, wanita, dan anak-anak digunakan sebagai senjata perang. Baik RSF maupun Angkatan Bersenjata Sudan telah dituduh melakukan kekejaman.

Foto: Ratusan pengungsi warga Sudan berkumpul dan berlindung di pinggiran kota Tawil, setelah mereka menempuh perjalanan panjang untuk melarikan diri dari kota al-Fashir di wilayah Darfur yang dilanda kekerasan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF), Minggu (2/11/2025). (REUTERS/Mohammed Jamal) Ratusan pengungsi warga Sudan berkumpul dan berlindung di pinggiran kota Tawil, setelah mereka menempuh perjalanan panjang untuk melarikan diri dari kota al-Fashir di wilayah Darfur yang dilanda kekerasan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF), Minggu (2/11/2025). (REUTERS/Mohammed Jamal)

AS dan Human Rights Watch percaya bahwa RSF dan sekutunya telah melakukan genosida di wilayah Darfur barat terhadap orang-orang Massalit dan komunitas non-Arab lainnya. Namun, laporan PBB baru-baru ini belum mengklaim demikian.

El-Fasher, sebuah kota penting yang terletak di Darfur, berada di bawah pengepungan berkelanjutan selama 18 bulan. Di sanalah beberapa kisah paling mengerikan muncul dalam konflik ini.

Lebih dari 140 korban dan saksi memberikan kesaksian di negara bagian utara Sudan dan di Chad timur pada akhir tahun 2025, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB.

Dalam beberapa hari pertama penyerangan terhadap el-Fasher, PBB mengatakan "setidaknya 4.400 orang tewas" di dalam kota, dan "lebih dari 1.600 lainnya di sepanjang jalur keluar saat mereka melarikan diri".

"Skala sebenarnya dari jumlah korban tewas selama serangan yang berlangsung selama seminggu itu tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi," tambah laporan itu.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, telah memperbarui seruan kepada semua pihak di Sudan untuk mengakhiri apa yang ia gambarkan sebagai pelanggaran berat oleh pasukan di bawah komando mereka.

Tekanan internasional telah meningkat pada para pendukung konflik ini untuk menarik diri.

UEA telah membantah klaim luas bahwa mereka adalah pemasok utama senjata untuk pejuang RSF.

Pekan lalu, Inggris menjatuhkan sanksi kepada enam tokoh kunci yang menurut mereka memicu perang Sudan. Termasuk komandan senior di angkatan darat dan RSF, serta tiga warga negara asing yang diduga bertanggung jawab atas perekrutan tentara bayaran Kolombia untuk berperang bagi RSF.

Para anggota parlemen Inggris juga baru-baru ini angkat bicara di parlemen menyusul klaim PBB bahwa senjata yang dijual secara sah oleh Inggris ke UEA kemudian dijual kembali oleh UEA ke RSF.

"Inggris memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap ekspor senjata, termasuk untuk mencegah pengalihan apa pun. Kami akan terus menanggapi hal itu dengan sangat serius," kata Menteri Luar Negeri Yvette Cooper sebagai tanggapan.

Rencana untuk mendirikan pemerintahan Sudan tandingan yang berbasis di bagian barat negara itu telah diumumkan oleh koalisi yang terkait dengan RSF, yang disebut Aliansi Pendiri Sudan. Uni Afrika telah menolak rencana tersebut, memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan mengancam prospek persatuan.