Penguatan Produksi Hingga EBT Jadi Kunci Ketahanan Energi RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi di Tanah Air. Pasalnya, upaya penguatan sektor energi menjadi salah satu langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (KESDM), Tri Winarno mengatakan, dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional pihaknya telah menetapkan tiga pilar utama, yaitu kemandirian energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Dalam konteks ini, KESDM terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi kilang, sehingga Indonesia mampu memproduksi sebagian besar Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengurangi impor produk tersebut.
"Kemudian pada ketahanan energi kita diharapkan dapat meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional melalui peningkatan kapasitas storage minyak di Indonesia. Pada swasembada energi, kita berupaya untuk paling tidak menurunkan impor energi melalui beberapa pendekatan," ujar dia Energy Outlook 2026 CNBC Indonesia, dikutip Jumat (6/2/2026).
Di samping itu, dia turut membeberkan langkah Indonesia dalam memperkuat kemampuan produksi minyak di dalam negeri. Sebagaimana diketahui, produksi minyak siap jual (lifting) nasional pada tahun 2025 mampu menembus target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara (APBN) 2025 yang mencapai 605.300 barel per hari (bph).
Tri menyampaikan, untuk meningkatkan produksi minyak nasional, pihaknya akan melakukan beberapa pendekatan. Di antaranya adalah optimalisasi teknologi di lapangan minyak eksisting. Di samping itu, pemerintah melakukan reaktifasi sumur-sumur minyak idle, yang mana sampai bulan Desember 2025 terdapat sebanyak 787 sumur idle dari potensi 6.300 sumur.
"Selain itu dilakukan percepatan eksplorasi minyak di Indonesia Timur dan nantinya akan ada penawaran 110 migas yang potensial, di mana ini sejalan dengan upaya menjamin ketersediaan minyak di masa depan," jelasnya.
Tak hanya itu, KESDM juga terus mendorong peningkatan potensi area wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data KESDM, dalam dua tahun terakhir potensi area migas nasional sudah mencapai 110 area.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjabarkan, dalam dua tahun terakhir terdapat peningkatan penemuan area yang berpotensi memiliki cadangan migas nasional.
"Kalau tahun lalu bloknya ada 75. Sekarang ada 110 Wilayah Kerja. Ini nilai signifikan dan yang belum pernah terjadi," terang Laode
Laode menegaskan, pemerintah akan melelang 110 wilayah kerja migas tersebut. Sejauh ini, ia mencatat sudah ada beberapa tawaran dari investor yang hendak terlibat dalam lelang wilayah kerja migas tersebut.
Selain memperkuat produksi dan cadangan migas, KESDM juga aktif menjalankan program mandatory pencampuran BBM solar dengan minyak sawit sebesar 40% atau B40. Tak tanggung-tanggung, program B40 bahkan dinilai sudah mendongkrak devisa negara hingga Rp 130 triliun. Program tersebut juga sukses membuka lapangan pekerjaan baru yang menjangkau 2 juta pekerja di Indonesia.
Setelah sukses dengan program B40, pemerintah juga akan meningkatkan mandatory penggunaan biodiesel menjadi 50% atau B50. Saat ini, proyek B50 sedang dalam tahap uji coba.
"Uji coba B50 sudah tes lapangan. Sektor otomotif sudah 20.000 kilometer nanti sampai 50.000 km. Selebihnya program lain akan kita dorong," tegas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia tentu harus lepas dari ketergantungan impor energi, baik berupa minyak maupun LPG. Untuk itu, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan penggunaan biodiesel melalui program B40.
Eddy juga mendukung implementasi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Negara seperti Brazil mampu menerapkan BBM dengan campuran etanol yang berasal dari tanaman tebu. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang sukses dengan program bioetanol dari jagung. Langkah kedua negara tersebut bisa dicontoh Indonesia, dengan catatan pemerintah harus memastikan ketersediaan sumber bahan baku bioetanol tersebut.
"Sebaiknya kita buka dulu produksinya. Kita harus buka kebun tebu lebih besar lagi. Jangan sampai kita meningkatkan bauran bioetanol kita, tapi harus impor," imbuh dia.
Di sisi lain, Anggota Dewan Energi Nasional Tahun 2026-2030, Satya Widya Yudha mengatakan, ketika bicara swasembada energi, maka upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi BBM dan LPG di dalam negeri, mengingat kedua produk tersebut menjadi tulang punggung energi bagi masyarakat Indonesia. DEN pun berharap impor energi bisa terus berkurang secara bertahap hingga 2030.
"Kita juga menjadikan gas sebagai buffers. Kita dalam berbagai kebijakan yang highly demand dalam sektor BBM itu bisa diubah ke gas yang tidak impor. Kalau kita bicara LPG dan gas impor, maka jaringan gas kota harus masuk dengan masif," ungkap dia.
Peran & Kontribusi BUMN dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional
Upaya pemerintah dalam mendorong ketahanan dan kemandirian energi didukung kuat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik itu oleh Pertamina maupun PLN.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza mengatakan, Pertamina senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam mendorong penguatan ketahanan dan kemandirian energi, termasuk percepatan lifting migas. Salah satu langkah yang dilakukan Pertamina yakni melalui peningkatan produksi migas baik di hulu maupun hilir.
Pertamina juga terus mendukung transisi menuju energi hijau, salah satunya lewat panas bumi. Menurut Oki, Indonesia saat ini memiliki potensi sumber panas bumi (geothermal) lebih dari 24 gigawatt (GW) atau sebesar 40% dari total cadangan dunia. Angka ini sangat besar dan sangat potensial untuk terus dikembangkan.
"Paling besar di kita ada geothermal lebih dari 24 GW, dan di internal Pertamina sudah ada yang di unlock 227 MW, dan bisa diperkuat dengan seluruh pihak, dan jadi yang terbesar untuk panas bumi," ujar Oki.
Selain panas bumi, Oki juga menyebut bahwa pihaknya terus mendorong potensi besar yang bisa dihasilkan lewat minyak nabati. Terlebih, Indonesia saat ini tercatat sebagai negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia.
Selain itu, komitmen kuat juga ditunjukan oleh PT PLN (Persero). Di mana PLN berkomitmen untuk menyediakan energi dengan sumber listrik ramah lingkungan terjangkau baik bagi pelanggan rumah tangga maupun sektor industri. Ketersediaan listrik ramah lingkungan ini dinilai memberikan efek berganda.
Vice President Pengendalian RUPTL PT PLN (Persero), Ricky Faizal tak memungkiri bahwa pengembangan infrastruktur kelistrikan memerlukan investasi yang besar, terutama untuk pengembangan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).
"Di mana mayoritas pembangkit EBT tersebut akan berbeda dengan pembangkit lainnya, di mana sangat besar sekali biaya investasi yang akan dikeluarkan di awal," ungkap dia.
PLN pun akan melakukan berbagai upaya, seperti mengoptimalkan investasi infrastruktur tersebut demi memenuhi kebutuhan listrik sektor rumah tangga dan industri. PLN juga sudah memetakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk kawasan industri ke depannya. Dari situ, PLN turut mencari potensi EBT di wilayah tertentu yang bisa terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai contoh, wilayah Sumatra dan Kalimantan dikenal kaya akan potensi sumber energi panas bumi dan hidro.
PLN sendiri menjadikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034 sebagai acuan dalam pengembangan sektor kelistrikan nasional. Dari total rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW di dalam RUPTL tersebut, sekitar 42,6 GW di antaranya akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.
Sementara itu, Kementerian Investasi/Badan Kordinator Penanaman Modal (BKPM) menyebut bahwa energi surya menjadi sumber EBT dengan potensi yang paling besar di Indonesia. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis BKPM, Heldy Satrya Putera menyampaikan, dari potensi EBT sebanyak 3.700 GW yang dimiliki Indonesia, 2.600 GW berasal dari tenaga surya.
"Karena memang paling besar potensi kita untuk renewable energy itu di tenaga surya. Oleh karena itu, kami mendorong bagaimana industri untuk equipment yang akan digunakan tenaga surya itu bisa diproduksi di Indonesia," rinci Heldy.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar untuk bisa memproduksi equipment yang dibutuhkan pembangkit tenaga surya. Sebab, dari total kebutuhan komponen tenaga surya, kurang lebih sudah 60% sudah mampu dibuat di Indonesia.
Sekadar informasi, Energy Outlook 2026 sendiri menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan perspektif regulasi, industri, dan teknologi dalam mendukung roadmap energi Indonesia yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif.
Jangan sampai ketinggalan, pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TVuntuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis! Adapun acara Energy Outlook 2026 didukung oleh PT PLN (Persero).
[Gambas:Video CNBC]