Inggris Geger, PM Starmer Terancam Dilengserkan Gegara Skandal Epstein

Jakarta, CNBC Indonesia - Gejolak politik mengguncang Inggris setelah sejumlah anggota parlemen Partai Buruh memperingatkan posisi Perdana Menteri Keir Starmer berada di ujung tanduk.

Krisis ini dipicu kemarahan internal partai atas penunjukan Lord Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat, menyusul terungkapnya hubungan lamanya dengan Jeffrey Epstein.

Melansir laporan The Guardian, Kamis (5/2/2026), ketegangan memuncak di parlemen ketika pemerintah nyaris kalah suara dalam mosi yang memaksa rilis dokumen terkait proses penunjukan Mandelson.

Amendemen akhirnya disusun di tengah debat sengit yang dimediasi oleh Ketua Komite Keuangan Publik Meg Hillier dan Wakil Perdana Menteri Angela Rayner, demi meredam pemberontakan internal Partai Buruh.

Sejumlah anggota parlemen menilai rilis dokumen tersebut berpotensi memicu tantangan kepemimpinan terhadap Starmer.

"Kita perlu semua racun itu keluar," ujar seorang anggota parlemen Buruh, merujuk pada tuntutan transparansi penuh atas hubungan Mandelson dengan Epstein.

Nada kekecewaan semakin keras terdengar dari internal partai. Seorang mantan menteri mengatakan, "Kami sudah melalui banyak hari buruk, tetapi ini yang terburuk."

Anggota parlemen lain bahkan meragukan dukungan mereka dalam pemungutan suara kepercayaan. "Kepercayaan itu terbatas. Secara pribadi saya tidak yakin bisa mendukung perdana menteri," katanya.

Situasi memburuk setelah Starmer mengakui dalam sesi tanya jawab Perdana Menteri bahwa ia telah mengetahui persahabatan Mandelson dengan Epstein sebelum pengangkatan tersebut.

"Anda bisa merasakan perubahan suasana. Ruangan menjadi gelap," kata seorang anggota parlemen yang sebelumnya dikenal dekat dengan Starmer. Kantor Perdana Menteri kemudian menyatakan bahwa Starmer hanya mengetahui informasi yang sudah berada di domain publik.

Kemarahan juga diarahkan kepada Kepala Staf Perdana Menteri, Morgan McSweeney, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Mandelson.

"Pemerintah sedang dalam pelarian. Kita tidak tahu apa lagi yang akan terungkap," ujar seorang anggota parlemen lainnya, seraya menyebut kemungkinan pengunduran diri lanjutan.

Di sisi lain, Kepolisian Metropolitan London menyatakan telah meminta pemerintah menunda rilis sejumlah dokumen karena dikhawatirkan dapat mengganggu penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung.

"Pelepasan dokumen tertentu dapat merusak penyelidikan kami saat ini," kata pernyataan resmi kepolisian.

Meski demikian, pemerintah memastikan akan mematuhi mosi parlemen. "Kami akan merilis dokumen terkait penunjukan Peter Mandelson sesuai dengan saran polisi," kata juru bicara Kantor Perdana Menteri, seraya menegaskan bahwa dokumen tersebut diharapkan dapat mengungkap ketidakkonsistenan pernyataan Mandelson.

Di tengah krisis politik ini, Starmer berupaya mengalihkan perhatian publik ke agenda domestik dengan meluncurkan kembali program "Pride in Place". Pemerintah berencana menginvestasikan 5 miliar poundsterling atau sekitar Rp115 triliun selama 10 tahun untuk merevitalisasi lebih dari 300 kawasan tertinggal di Inggris, termasuk tambahan 800 juta poundsterling atau sekitar Rp18,4 triliun untuk memperluas jangkauan program.

Namun, tekanan internal Partai Buruh menunjukkan bahwa langkah kebijakan tersebut belum cukup meredam krisis. Seorang anggota parlemen Buruh menyebut hari itu sebagai "kekacauan besar" dan menilai masa depan kepemimpinan Starmer kini bergantung pada bagaimana pemerintah menangani skandal Mandelson-Epstein secara transparan dan tegas.