Perusahaan China Diusir dari Negara Ini, Kontrak Putus-Konsesi Batal

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan asal Hong Kong, daerah otonomi China, CK Hutchison, tiba-tiba diusir dari Panama. Konsesinya dibatalkan.

Hal ini terjadi sejak 30 Januari lalu. Mahkamah Agung (MA) Panama membatalkan kontrak CK Hutchison mengelola dua pelabuhan di Terusan Panama yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik, Balboa dan Cristobal, seraya mengatakannya tidak konstitusional.

Sebenarnya CK Hutchison itu tidak langsung terkait, melainkan melalui anak usahanya Panama Ports Company (PPC). PPC telah mengelola dua pelabuhan itu melalui konsesi dari pemerintah sejak 1997.

Konsesi tersebut kemudian diperpanjang selama 25 tahun pada tahun 2021. PPC mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya operator pelabuhan di negara tersebut, di mana negara adalah pemegang saham, bahkan selama tiga tahun terakhir membayar US$59 juta (sekitar Rp 992 miliar) dan memperkerjakan hampir seluruhnya warga Panama.

Sehari setelahnya, perusahaan Denmark Maersk ditunjuk untuk mengambil alih sementara pengoperasian dua pelabuhan. Otoritas Maritim Panama (AMP) mengatakan operator pelabuhan APM Terminals, bagian dari Grup Maersk, akan menjadi "administrator sementara" pelabuhan.

Apa yang Terjadi?

Sebenarnya mengutip AFP, Kamis (5/2/2026), CK Hutchison, bukan perusahaan kecil. Perusahaan ini adalah salah satu konglomerat terbesar di Hong Kong yang bergerak di bidang keuangan, ritel, infrastruktur, telekomunikasi, dan logistik.

CK Hutchison dibangun dari nol oleh orang terkaya di China yang dijuluki "Superman", oleh Li Ka-shing. Ia dikenal luas karena kecerdasan bisnisnya.

Saat ini, perusahaan tersebut mengelola 53 pelabuhan di 24 negara, termasuk Inggris, Spanyol, dan Australia. Bersama perusahaan Amerika Serikat (AS), Taiwan dan Singapura, CK Hutchison mengelola pelabuhan di Panama.

Namun semua berubah saat Donald Trump kembali menjadi Presiden AS di periode kedua. Ia mempertanyakan pengendali Terusan Panama, yang dibangun Washington lebih dari seabad yang lalu dan diserahkan kepada Panama.

Ia berulang kali mengancam akan menggunakan kekerasan untuk merebut terusan tersebut. Bahkan, mengklaim kepemilikan CK Hutchison atas dua pelabuhan memberi China kendali atas jalur air strategis tersebut.

Perlu diketahui kanal ini memang urgent digunakan oleh Amerika dan China, di mana sebanyak 5% perdagangan maritim dunia melalui wilayah itu. Dominasi lalu lintas kontainer AS mencapai 40%.

Panama sendiri sudah menolak klaim bahwa China memiliki kendali de facto atas terusan tersebut. Pemerintah juga berusaha mengambil berbagai tindakan untuk menenangkan Trump.

Otoritas kemudian mulai menekan CK Hutchison. Ujungnya MA Panama memutuskan konsesi yang diberikan kepada CK Hutchison tidak konstitusional.

"Kontrak tersebut ditemukan memiliki bias yang tidak proporsional yang menguntungkan perusahaan tanpa pembenaran apa pun dan menjadi determinasi bagi kerugian kas negara," bunyi putusan pengadilan tersebut.

Respons China

Hal ini kemudian memicu amarah Beijing. Melalui akun WeChat resminya, Kantor Urusan Hong Kong dan Makau China menuduh Panama telah tunduk pada tekanan pihak luar dan memperingatkan adanya konsekuensi serius.

"Otoritas Panama harus mengenali situasi ini dan memperbaiki arah kebijakan mereka. Persisting dalam jalur yang menyesatkan ini akan mengakibatkan harga yang mahal, baik secara politik maupun ekonomi," tegas kantor tersebut sebagaimana dikutip dari Bloomberg.

Hal sama juga dikatakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian. Ia menuduh AS menggunakan "mentalitas Perang Dingin" untuk mendepak perusahaan mereka.

"Sangat jelas bagi dunia siapa sebenarnya yang berusaha memiliki Terusan Panama secara paksa dan mengikis hukum internasional atas nama supremasi hukum," ujarnya dimuat AFP.

"China akan dengan tegas membela hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan kami," tegasnya.

CK Hutchison sendiri dalam sebuah pernyataan Selasa telah memulai arbitrase internasional melawan Panama. Pernyataan juga diberikan PCC dalam siaran pers.

"Memulai arbitrase setelah kampanye oleh negara Panama secara khusus terhadap PPC dan kontrak konsesinya, sepanjang tahun yang ditandai dengan serangkaian tindakan mendadak oleh negara Panama, yang berpuncak pada kerugian serius," ujar perusahaan meski tidak menyebutkan jumlah uang yang diminta melalui arbitrase.

Sebenarnya Maret 2025, CK Hutchison sempat mengumumkan bahwa mereka akan melepas 90% saham di PPC. Manajemen akan menjualnya kepada sebuah kelompok yang dipimpin oleh manajer aset AS, BlackRock, dengan nilai sekitar US$19 miliar.

Kekisruhan ini juga berdampak pada rencana Hutchison menjual sahamnya. Transaksi tersebut kini menggantung setelah China memperingatkan adanya konsekuensi hukum jika para pihak tetap melanjutkan kesepakatan tersebut di tengah sengketa yang ada.

Kata Panama

Sementara itu, Presiden Panama Jose Raul Mulino menjawab China. Diketahui pula Beijing sempat mengancam bahwa negara Amerika Tengah itu akan membayar dengan "harga mahal" atas keputusan yang diambil.

"Saya menolak dengan keras ancaman tersebut. Panama adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati keputusan peradilan, yang independen dari pemerintah pusat," tulis Mulino dalam unggahannya dikutip AFP terbaru.

Mulino memastikan bahwa kedaulatan hukum Panama tidak bisa ditawar oleh tekanan diplomatik mana pun. Menurutnya Kementerian Luar Negeri akan mengeluarkan pernyataan resmi lanjutan dan mengadopsi keputusan-keputusan yang sesuai.