Ada Usul Pembatasan LPG Subsidi 10 Tabung per KK, ESDM Buka Suara
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal rencana pembatasan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi. Ada usulan, bahwa masyarakat akan dibatasi bisa membeli maksimal 10 tabung LPG 3 kg per rumah tangga (KK) setiap bulannya.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan saat ini pihaknya sedang menghitung mempertimbangkan konsumsi LPG subsidi di tiap rumah tangga pada per pekan.
"Jadi nanti berdasarkan kebutuhan yang real ini ya kira-kira berapa ini ya jadi berdasarkan kebutuhan masyarakat ini nanti akan dipenuhi," katanya menanggapi rencana pembatasan pembelian LPG bersubsidi, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Pemerintah juga sudah memperhitungkan kebutuhan setiap jenjang perekonomian atau desil. Namun Yuliot menekankan bahwa LPG bersubsidi hanya diperuntukkan dikonsumsi oleh masyarakat perekonomian rendah.
"Itu ya seharusnya itu kan untuk LPG bersubsidi ini kan untuk masyarakat miskin, masyarakat miskin itu kan berada di desil 1 sampai 4 jadi ini kita masih koordinasikan bagaimana data yang ada di BPS yang dikonfirmasikan dengan ada kelistrikan," tambahnya.
Yuliot menekankan penetapan rencana tersebut juga akan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Yang ini kan itu ada penetapan berapa ini anggaran subsidi yang dialokasikan dalam setahun jadi ini tidak boleh lebih dari anggaran subsidi yang ditetapkan," tandasnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mendorong agar pemerintah dapat segera memberlakukan pembatasan pembelian LPG 3 kilogram (kg). Dengan demikian, penyaluran barang subsidi rumah tangga tersebut dapat lebih tepat sasaran.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menilai, pembatasan pembelian untuk LPG 3 kg perlu segera direalisasikan. Pasalnya, tanpa pengendalian yang ketat konsumsi LPG 2026 bakal melonjak dibandingkan realisasi 2025.
"Kami mengharapkan dukungan dari bapak dan ibu yang terhormat. Bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan pembatasan-pembatasan aturan-aturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini," kata Achmad dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Achmad menjelaskan tanpa pengendalian, penyaluran LPG subsidi tahun ini diperkirakan dapat mencapai sekitar 8,7 juta metrik ton (MT). Angka ini naik sekitar 3,2 persen dibandingkan realisasi 2025.
Sementara itu, dengan adanya penerapan pengendalian, penyaluran diproyeksikan turun menjadi sekitar 8,29 juta MT, atau berkurang sekitar 2,6 persen dibandingkan realisasi 2025.
Berdasarkan bahan paparan Pertamina, ia pun merekomendasikan pembatasan dapat berlaku pada 2026. Dengan mempertimbangkan, pada kuartal I 2026, penyaluran masih berjalan normal.
Kemudian pada kuartal II dan III 2026 diberlakukan pembatasan pembelian maksimal 10 tabung per bulan per kartu keluarga (KK). Selanjutnya, pada kuartal IV 2026, pembatasan dilakukan berdasarkan segmen atau desil, dengan batas pembelian tetap 10 tabung per bulan per KK.
(pgr/pgr)[Gambas:Video CNBC]